JAKARTA, REQNews - DPRD DKI Jakarta telah mengesahkan Peraturan Daerah (Perda) <a href="https://www.reqnews.com/tips/23614/peneliti-golongan-darah-o-dan-b-beresiko-rendah-terkena-covid-19" title="Peneliti: Golongan Darah O dan B Beresiko Rendah Terkena COVID-19">Covid-19</a> dalam rapat Paripurna yang digelar di gedung DPRD DKI Jakarta Senin, 19 Oktober 2020.Dalam peraturan tersebut tertuang beberapa hukuman dapat dikenakan kepada pasien Covid-19 yang bandel.
Salah satu aturan dalam Perda tersebut di mana Pemprov DKI Jakarta sudah bisa menghukum pasien Covid-19 yang berani kabur dari rumah sakit dan tidak mau melakukan masa pemulihan.
Tidak main-main, hukuman yang diberikan adalah denda Rp 5 juta. Tidak hanya itu denda tersebut diputus di pengadilan. Jadi perkara ini tetap dihitung pidana.
"Setiap orang terkonfirmasi Covid-19 yang dengan sengaja meninggalkan fasilitas isolasi atau fasilitas kesehatan tanpa izin petugas, dipidana dengan pidana denda paling banyak sebesar Rp5.000.000,"demikian bunyi pasal 32 Perda tersebut.
Sanksi ini tidak hanya dikenakan pada Pasien yang melarikan diri rumah sakit. Denda juga bakal dikenakan bagi mereka yang mengambil paksa jenazah pasien corona untuk dimakamkan sendiri tanpa adanya protokol kesehatan dengan denda minimal Rp5 juta dan maksimal 7,5 juta.
"Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan ancaman dan/atau kekerasan, dipidana dengan pidana denda paling banyak sebesar Rp7.500.000," demikian bunyi 31 ayat 1 Perda tersebut.
Tidak hanya itu, denda dengan nominal Rp5 juta juga bakal dikenakan pada masyarakat yang tidak mau melakukan swab tes juga bakal disanksi denda Rp5 juta. Hal ini tertuang dalam pasal 29 Perda ini.
Sayangnya sampai saat ini, Pemprov DKI tidak menyediakan fasilitas tes swab gratis.Sejauh ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mematok ongkos biaya swab tes sebesar Rp900 ribu bagi warga yang melakukan tes secara mandiri. Biaya ini ditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk Pemerintah Daerah.
Gubernur Anies Baswedan sempat keberatan dengan besaran biaya tes ini. Katanya terlampau mahal. Dia sempat menawar harga ke Pemerintah Pusat. Namun belakangan Pemda DKI mengumumkan untuk mengikuti harga dari Pusat.
&nbsp;

DKI Jakarta Punya Peraturan Baru Bagi Pasien Covid Ngeyel, Ini Hukumannya

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi