JAKARTA, REQNews - Ketua <a href="https://www.reqnews.com/news/23498/kami-masih-bandel-ipw-mungkin-gatot-nurmantyo-selanjutnya-ditangkap" title="KAMI Masih Bandel, IPW: Mungkin Gatot Nurmantyo Selanjutnya Ditangkap">KAMI </a>Medan, Khairi Amri yang ditangkap dan dijadikan tersangka UU ITE terkait demo menentang Omnibus Law UU Cipta Kerja, mengajukan permohonan praperadilan.
Praperadilan diajukan Tim kuasa hukum, mereka menilai ada pelanggaran prosedur pada penetapan tersangka, penangkapan dan penahanan kliennya.
Khairi ditangkap bersama tiga orang lainnya, yakni Juliana, Devi, dan Wahyu R Putri. Mereka disangkakan telah melanggar Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan/atau Pasal 160 KUHP tentang penghasutan terkait unjuk rasa ricuh penolakan Omnibus Law pada 8 Oktober 2020 lalu di Medan.
Permohonan praperadilan itu didaftarkan ke Pengadilan Negeri (PN) Medan, Senin, 19 Oktober 2020. Kuasa hukum dari Korps Advokat Alumni UMSU (KAUM), yang mewakili Khairi, yakin permohonan praperadilan akan dikabulkan majelis hakim.
Ada tiga aspek dilakukannya praperadilan ini. Pertama, aspek penetapan tersangka, kedua aspek penangkapan, dan ketiga aspek penahanan. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi.
"Semua peristiwa pidana yang kami dalilkan termasuk penyitaan dan penggeledahan itu harus dimaknai berdasarkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang cukup," ungkap Ketua KAUM Mahmud Irsad Lubis di PN Medan, Senin, 19 Oktober 2020.
Menurut Mahmud, polisi diduga sudah melanggar prosedur dalam menetapkan status tersangka. Mereka disebut tidak bisa menunjukkan alat bukti yang cukup dan gelar perkara baru dilakukan setelah penangkapan.
Tim kuasa hukum juga mempertanyakan alasan penyidik membawa kliennya ke Mabes Polri. Padahal yang melakukan penangkapan adalah Polrestabes Medan.

Dijadikan Tersangka UU ITE, Ketua KAMI Medan Ajukan Praperadilan

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi