JAKARTA, REQNews - Tim Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggali peran aktif mantan Direktur Utama (Dirut) Perum Percetakan Negara RI (PNRI) Isnu Edhi Wijaya dalam kasus korupsi pengadaan paket penerapan kartu tanda penduduk berbasis nomor induk kependudukan secara nasional <a href="https://www.reqnews.com/news/8266/kasus-e-ktp-markus-nari-dituntut-9-tahun-penjara" title="Kasus e-KTP, Markus Nari Dituntut 9 Tahun Penjara">KTP Elektronik (e-KTP).</a>
Pemeriksaan terhadap Isnu Edhi telah dilakukan penyidik KPK Senin, 19 Oktober 2020 dalam kapasitasnya sebagai saksi sekaligus tersangka kasus e-KTP.
"Penyidik menggali keterangan yang bersangkutan mengenai peranan aktifnya selaku Dirut Perum PNRI dalam perkara korupsi terkait pengadaan KTP-el yang diselenggarakan oleh Ditjen Dukcapil Kemendagri Tahun Anggaran 2011 sampai dengan Tahun Anggaran 2013," ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangan tertulisnya, Selasa, 20 Oktober 2020.
Dalam perkara tersebut, Isnu merupakan Ketua Konsorsium PNRI yang terdiri dari Perum PNRI, PT Sucofindo, PT LEN, PT Quadra Solution, dan PT Sandipala Arthaputra.
"Di mana PNRI sebagai leader dari Konsorsium PNRI. Konsorsium PNRI adalah pemenang lelang sekaligus pelaksana proyek KTP-el," ucap Ali.
Isnu bersama tiga orang lainnya pada 13 Agustus 2019 telah diumumkan sebagai tersangka baru dalam pengembangan kasus korupsi KTP elektronik.
Ketiganya adalah anggota Komisi II DPR Fraksi Partai Hanura, Miryam S Haryani, Ketua Tim Teknis Teknologi Informasi Penerapan KTP, Husni Fahmi, dan Dirut PT Shandipala Arthaputra, Paulus Tanos.
&nbsp;

KPK Minta Keterangan Dirut PNRI, Terkait Kasus Korupsi e-KTP

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi