Soal Jamuan Jenderal Tawanan Polri, Kejagung: Jatah Makan Siang

Selasa, 20 Oktober 2020 – 22:30 WIB

Kapuspenkum Kejagung Hari Setiyono (Foto: Istimewa)

Kapuspenkum Kejagung Hari Setiyono (Foto: Istimewa)

JAKARTA, REQnews - Masyarakat dihebohkan dengan beredar foto di media sosial yang memperlihatkan Brigjen Pol Prasetijo Utomo, Irjen Pol Napoleon Bonaparte, dan kuasa hukumnya makan siang di sebuah ruangan di Kejari Jaksel. Peristiwa itu terjadi saat proses penyerahan tersangka dan barang bukti atau penyerahan tahap dua, Jumat 16 Oktober 2020.

Petrus Bala Pattyona, kuasa hukum Irjen Pol Napoleon Bonaparte pun menjelaskan bahwa jamuan makan itu adalah hal biasa. "Itu acara P21 Brigjen Prasetijo Utomo dan Irjen Napolean Bonaparte di Kejaksaan Jaksel lalu, pas makan siang sesudah shalat Jumat, kami dikasih soto Betawi. Padahal biasa-biasa saja, cuma jadi heboh seolah-olah perlakuan istimewa," kata Petrus kepada wartawan beberapa waktu lalu.

Menjawab polemik tersebut, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Hari Setiyono mengatakan bahwa adalah hal yang wajar memberikan makan siang kepada tersangka maupun penasihat hukum dan penyidik dalam pelaksanaan tahap II suatu perkara kepada jaksa penuntut umum.

"Dalam proses pelaksanaan tahap II atau penyerahan tersangka dan barang bukti, baik perkara pidana umum maupun pidana khusus jika sudah jadwalnya makan siang, maka kami akan memberikan makan siang kepada tersangka, kadang penasihat hukum dan penyidik juga diberikan makan siang," kata Hari di Jakarta, Senin 19 Oktober 2020.

Kata Hari, makan siang itu diberikan sesuai dengan situasi dan kondisi, jika memungkinkan akan pesan nasi kotak atau nasi bungkus. Namun jika tidak memungkinkan maka akan memesan ke kantin yang ada di kantor sesuai menu yang ada sesuai anggaran dan SOP.

Hari juga memastikan bahwa hal tersebut bukan jamuan istimewa namun hanya pemberian jatah makan siang. "Jadi bukan 'jamuan' tetapi memang jatah makan siang," katanya.

Pernyataan Hari pun diamini Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas) Kejaksaan Agung Amir Yanto. Ia menilai jika memberikan makan kepada tahanan tersebut sudah sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP). "Menjamu itu istilahnya PH (penasihat hukum) terdakwa," kata Amir.

Menurut dia, bagi setiap tahanan yang diserahkan kepada Kejaksaan, maka sesuai SOP akan mendapat jatah makan siang dengan konsumsi senilai dengan yang sudah dianggarkan. Akan tetapi menu yang disajikan tidak boleh melebihi plafon anggaran yang disediakan.

"Jadi, pemberian makan siang tersebut sesuai dengan SOP. Menunya tergantung yang tersedia saat itu, yang penting harganya tidak melebihi plafon anggaran yang tersedia," ujar Amir.