JAKARTA, REQNews - Ada dugaan maladministrasi yang dilakukan Polda Metro Jaya dalam penanganan pascademonstrasi terkait penolakan RUU Cipta Kerja. <a href="https://www.reqnews.com/news/23202/kasus-djoktjan-ombudsman-ungkap-penyimpangan-di-kejagung-hingga-polri" title="Kasus Djoktjan, Ombudsman Ungkap Penyimpangan di Kejagung hingga Polri">Ombudsman </a>Perwakilan Jakarta Raya mengatakan mereka menemukan dua dugaan maladministrasi.
"Ada dua dugaan, tidak memberikan akses kepada penasihat hukum dan melampaui kewenangan ketika tidak akan memberikan SKCK kepada pelajar yang ikut demo," kata Kepala Perwakilan Ombudsman Jakarta Raya, Teguh P Nugroho di Jakarta, Rabu, 21 Oktober 2020.
Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya sejak 8 Oktober 2020 telah melakukan pemantauan di Polda Metro Jaya. Hingga kini proses pemantauan masih berjalan.
Dalam pemantauan tersebut yang ditemukan Ombudsman yakni pertama terkait penanganan para demonstran, Polda langsung memisahkan antara yang "diamankan" untuk kemudian dipulangkan kembali ke orang tuanya dengan yang dilanjutkan ke proses penyelidikan.
Kedua, adanya proses pencegahan penularan Covid-19 terhadap para peserta demo, baik yang diamankan maupun yang diselidiki dengan melakukan tes cepat.
Ketiga, tidak terjadi tindak kekerasan selama proses pengamanan dan penyelidikan di Polda Metro Jaya.&nbsp;Lalu keempat, pemberian konsumsi bagi para peserta demonstrasi diberikan dalam jangka waktu yang baik dengan kualitas yang baik.
Namun Ombudsman juga menemukan bahwa Polda Metro Jaya tidak memberikan akses bagi para pendamping atau penasihat hukum terhadap 43 orang yang diselidiki, walaupun mendapatkan pendampingan hukum dari penasehat yang disediakan oleh PMJ (Polda Metro Jaya).
Menurut Teguh, seharusnya para tersangka memiliki keleluasaan untuk memilih pengacaranya sendiri dan untuk itu perlu dibuka akses kepada para pengacara atau kelompok masyarakat sipil lain untuk melakukan pendampingan.
Keterbukaan ini penting karena para tersangka diduga merupakan pihak-pihak yang dianggap merusak fasilitas publik dan ditengarai dibiayai oleh pihak-pihak tertentu.
&nbsp;

Ombudsman: Polda Metro Diduga Lakukan Maladministrasi Penanganan Pascademo

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi