JAKARTA, REQNews - Kelompok Lesbian Gay Biseksual dan Transgender (<a href="https://www.reqnews.com/profil/23704/profil-brigjen-ep-eks-deputi-sdm-yang-terlibat-cinta-terlarang-lgbt" title="Profil Brigjen EP, Eks Deputi SDM yang Terlibat Cinta Terlarang LGBT">LGBT</a>) prajurit TNI sepekan ini menjadi perbincangan yang menyita perhatian, sejak diungkap oleh Ketua Kamar Militer MA Mayor Jenderal (Purn) Burhan Dahlan.
Juru Bicara Mahkamah Agung (MA) Andi Samsan Nganro mengklarifikasi terkait informasi yang disampaikan Ketua Kamar Militer MA Mayor Jenderal (Purn) Burhan Dahlan, dia mengatakan kelompok prajurit LGBT itu tidak tergabung dalam sebuah organisasi.
"Perlu diluruskan bahwa oknum prajurit TNI pelaku homoseksual tidak dalam bentuk terorganisasi. Melainkan dalam kelompok grup WA dengan nama komunitas tertentu," tutur Andi dalam keterangannya, Rabu, 21 Oktober 2020.
Dia juga menjelaskan, substansi pesan yang disampaikan oleh Burhan adalah bagaimana komitmen yang tinggi dari TNI dalam hal penegakan hukum bagi prajurit.
Prajurit TNI yang memiliki orientasi seksual LGBT harus diberikan sanksi tegas.
"Kemudian penekanan kepada jajaran peradilan militer untuk secara cermat dalam mengadili prajurit yang terlibat pelanggaran homoseksual," jelas Andi.
Andi menyebut, sudah ada 20 berkas perkara kasasi di MA terkait pelanggaran hukum prajurit yang bersinggungan dengan LGBT. Sebanyak 16 perkara diketahui sudah diputus di tingkat kasasi dan ada beberapa berkas yang diputus bebas pada pengadilan tingkat pertama.
"Bahwa putusan pembebasan atas pelanggaran hukum tersebut di pandang dapat mengecewakan pimpinan TNI dan berpengaruh terhadap kehidupan disiplin prajurit," Andi menandaskan.

Ini Klarifikasi MA Terkait Kelompok LGBT TNI

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi