IPW: Oknum Perwira Akpol Bunuh Pasangan Sesama Jenisnya

Kamis, 22 Oktober 2020 – 08:34 WIB

Neta S Pane (Foto: Istimewa)

Neta S Pane (Foto: Istimewa)

JAKARTA, REQnews - Indonesia Police Watch atau IPW membongkar skandal oknum perwira polisi homoseksual lulusan Sekolah Polisi Negara atau Akademi Kepolisian (Akpol). Bahkan kabarnya perwira tersebut bunuh diri setelah membunuh pacarnya sendiri yang merupakan seorang lelaki.

Menurut Ketua Presidium IPW, Neta S Pane, modus pembunuhan itu dilakukan karena si polisi gay itu cemburu karena pacarnya mau menikah dengan perempuan. "Kejadian pembunuhan itu 5 tahun lalu. Bagaimana pun kasus seperti ini tidak boleh terulang lagi di tubuh Polri,” kata Neta di Jakarta, Kamis 22 Oktober 2020

IPW pun menyoroti eksistensi kelompok LGBT di tubuh Polri. Termasuk kasus Brigjen EP masuk dalam kelompok orientasi seksual yang dianggap menyimpang tersebut.

Dengan adanya jenderal yang terlibat skandal LGBT, IPW menduga ada sistem di Polri yang lengah. Untungnya, Kapolri Jenderal Idham Azis bertindak tegas dengan menindak semua anggota Polri yang masuk dalam LGBT.

Karena itu, Neta S Pane meminta Polri tak puas dengan memberi sanksi jenderal bintang satu itu. Apalagi sebelumnya Brigjen EP telah menduduki jabatan di Divisi SDM Polri.

Munculnya LGBT di lingkungan Polri itu, mengundang pertanyaan bagaimana kok bisa anggota yang berorientasi LGBT lolos dari seleksi dan rekrutmen Polri.

Neta menilai kasus LGBT ini bisa menunjukkan sistem rekrutmen Polri punya celah. “Munculnya LGBT di Polri diduga akibat lengahnya sistem rekrutmen di kepolisian serta adanya pembiaran LGBT di lingkungan kepolisian,” ujar Neta.

Neta heran juga jelas-jelas LGBT sudah terlarang di lingkungan Polri. Padahal korps Bhayangkara memiliki aturan yang melarang LGBT yakni sesuai aturan yang tertuang di Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri.

"Polri perlu bersih-bersih LGBT pada anggotanya," kata dia. 

Sebelumnya, Polri mewajibkan Brigjen EP untuk mengikuti pembinaan mental hingga keagamaan selama satu bulan. Kewajiban tersebut diberikan usai Brigjen EP dinyatakan melanggar ketentuan karena bergabung dalam kelompok lesbian, gay, biseksual, dan transgender atau LGBT.

Karo Penmas Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Pol Awi Setiyono mengatakan keputusan itu berdasar keputusan sidang etik yang dilakukan oleh Komisi Kode Etik Profesi Polri atau KKEP pada 31 Januari 2020.

"Kewajiban pelanggar untuk mengikuti pembinaan mental kepribadian, kejiwaan, keagamaan, dan pengetahuan profesi selama satu bulan," kata Awi di Mabes Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu 21 Oktober 2020.

Selain itu, Brigjen EP juga diwajibkan untuk meminta maaf secara lisan kepada pimpinan dan pihak-pihak yang merasa dirugikan atas perbuatannya.

Disamping sanksi lainnya yakni berupa demosi selama tiga tahun. "Kewajiban pelanggar untuk meminta maaf secara lisan kepada di depan sidang KKEP dan atau kepada pimpinan polri dan pihak-pihak yang dirugikan," ujar Awi.

Awi sebelumnya telah menyatakan bahwa Polri akan menindak tegas apabila ada anggotanya yang terbukti tergabung dalam kelompok LGBT. Tindakan tegas akan diberikan sebagaimana aturan yang berlaku.

Dia menjelaskan dalam Peraturan Kapolri atau Perkap Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri sebagaimana Pasal 11 huruf c, dikatakan setiap anggota Polri wajib menaati dan menghormati norma kesusilaan, norma agama, nilai-nilai kearifan lokal, dan norma hukum.