Ini Pernyataan Sikap Ikatan Dokter Indonesia Terkait Vaksin Covid-19

Kamis, 22 Oktober 2020 – 17:32 WIB

Pernyataan PB IDI Terkait Vaksin Covid-19 (Foto:twitter)

Pernyataan PB IDI Terkait Vaksin Covid-19 (Foto:twitter)

JAKARTA, REQNews - Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB. IDI) bersikap atas kebijakan pemerintah soal vaksinasi Covid-19, dimana rencananya pemerintah akan memberikan vaksin kepada masyarakat Indonesia.Surat bernomor 03657/PB/E.1/10/2020 perihal Vaksinasi Covid-19 diunggah ke dalam akun Twiter PB IDI @PBIDI.

Surat juga ditujukan atau tembusan kepada Ketua Satgas Nasional Penanganan Covid-19, Kepala Badan POM RI, hinga Ketua-ketua Majelis IDI.

Adapun PB IDI mengapresiasi dan mendukung upaya-upaya Pemerintah dalam menghadappi pandemi Covid-19.

PB IDI mengapresiasi dan menyampaikan terima kasih atas upaya penyediaan vaksin serta pemberian prioritas tenaga medis untuk dapat vaksinasi sesuai ketentuan yang ada.

Selain itu, PB IDI juga menyatakan sikap dan rekomendasi ke dalam 5 catatan penting agar program vaksinasi dapat berjalan lancar dan memperoleh hasil yang optimal.

1. Perlu diadakan persiapan yang baik dalam hal pemilihan jenis vaksin yang akan disediakan serta persiapan terkait pelaksanaannya.

Hal ini sesuai dengan instruksi Presiden aga program vaksinasi ini jangan dilakukan dan dimulai dengan tergesa-gesa.

2. Dalam hal ini pemilihan jenis vaksin yang akan disediakan ada syarat mutlak yang harus dipenuhi, yaitu vaksin yang akan digunakan sudah terbukti adanya hasil yang baik melalui uji klinik fase 3 yang sudah dipublikasikan.

Dari data yang ada, saat iini uji coba vaksinasi Sinovac di Brasil sudah selesai dilaksanakan pada 9.000 relawan.

Namun hasilnya baru akan dikeluarkan segera setelah selesai dilakukann vaksinasi pada 15.0000 relawan.

Kita bisa melihat bahwa unsur kehati-hatian juga dilakukan negara lain dengan tetap menunggu data lebih banyak lagi dari hasil uji klinis fase 3.

Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa program vaksinasi adalah sesuatu program penting namun tidak dapat dilakukan dengan tergesa-gesa

3. Dalam situasi pandemi, WHO memperkenankan pembuatan dan penyediaan obat atau baksin dapat dilakukan melalui proses eEmergency use Authoprization (EUA) untuk aksin COvid-19 oleh lembaga yang mempunyai otorisasi untuk itu.

Di Indonesia, lembaga tersebut adalah BPOM. Dalam melakukan atau mennetukan hal ini, PB IDI amat meyakini bahwa BPOM tentu juga akan memperhatikan keamanan, efektivitas dan imunogenitas suatu vaksin, termasuk bila terpaksa menggunakan skema EUA. Kami yakin bahwa BPOM akan menjaga kemandirian dan profesionalismenya.

4. Perlu pula mempertimbangkan rekomendasi dari Indonesia n Technical Advisory Group on Immunization (ITAGI) dan Strategic Advisory Group of Experts on Immunization of the World Health Organization (SAGE WHO)

5. Pelaksanaan program vaksinasi memerlukan persiapan yang baik dan komprehensif, termasuk penyusunan pedoman-pedoman terkait vaksinasi oleh perhimpunan profesi, pelatihan petugas vaksin, sosialisasi bagi seluruh masyarakat dan membangun jejaring untuk penanganan efek samping vaksinasi.

Keamanan dan efektivitas adalah yang utama selain juga kita semua ingin agar prifram ini berjalan lancar. PB IDI berharap agar progfram vaksinasi ini dapat diterima dengan baik oleh masyarakat.