JAKARTA, REQnews - Masyarakat kembali bertanya-tanya soal Pasal 46 UU Cipta Kerja (Ciptaker) yang menghilang tanpa jejak dari naskah final Omnibus Law.
Pasal 46 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi tersebut hilang dari naskah Omnibus Law UU Cipta Kerja yang sudah dipegang pemerintah. Pasal itu tidak lagi tercantum dalam naskah 1.187 halaman.
Padahal sebelumnya, dalam naskah Omnibus Law UU Cipta Kerja 812 halaman yang diserahkan DPR ke pemerintah, pasal itu masih ada dan terdiri dari 4 ayat. Bagaimana bisa menghilang secara gaib?
Menurut Ketua Badan Legislasi DPR RI Supratman Andi Atgas, sebenarnya Pasal 46 UU Ciptaker itu sudah semestinya dihapus, sebelum diserahkan ke pemerintah.
"Terkait pasal 46 yang koreksi itu, itu benar. Jadi kebetulan Setneg yang temukan, jadi itu seharusnya memang dihapus," kata Supratman," kata Supratman di Jakarta, Kamis 22 Oktober 2020.
Menurut Supratman, Pasal 46 itu terkait dengan tugas BPH Migas dan keinginan pemerintah yang mengusulkan pengalihan kewenangan toll fee dari BPH Migas ke Kementerian ESDM.
Dalam rapat di tingkat Panitia Kerja, diputuskanlah bahwa pasal itu tidak disetujui. Ketika dikirim ke Setneg, ternyata pasal tersebut masih tercantum, mulai dari ayat 1-4. Selanjutnya, Setneg mengklarifikasi ke Baleg untuk kejelasan soal Pasal 46 UU Ciptaker itu.
"Saya pastikan setelah berkonsultasi semua ke kawan-kawan itu benar seharusnya tidak ada. Karena seharusnya dihapus, karena kembali ke UU eksisting jadi tidak ada di UU Ciptaker," ujarnya.
Berikut bunyi Pasal 46 yang hilang:
Pasal 46
(1) Pengawasan terhadap pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa dilakukan oleh Badan Pengatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4).
(2) Fungsi Badan Pengatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengaturan agar ketersediaan dan distribusi Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi yang ditetapkan Pemerintah Pusat dapat terjamin di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta meningkatkan pemanfaatan Gas Bumi di dalam negeri.
(3) Tugas Badan Pengatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan dan penetapan mengenai:
a. ketersediaan dan distribusi Bahan Bakar Minyak; b. cadangan Bahan Bakar Minyak nasional; c. pemanfaatan fasilitas Pengangkutan dan Penyimpanan Bahan Bakar Minyak; d. tarif pengangkutan Gas Bumi melalui pipa; e. harga Gas Bumi untuk rumah tangga dan pelanggan kecil; dan f. pengusahaan transmisi dan distribusi Gas Bumi.
(4) Tugas Badan Pengatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup tugas pengawasan dalam bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 46 UU Ciptaker Hilang Secara Gaib, Kok Bisa?

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi