JAKARTA, REQnews - Brigjen Prasetijo Utomo mengajukan eksepsi dalam kasus surat jalan palsu Djoko Tjandra. Dalam eksepsinya, Brigjen Prasetijo mengatakan jaksa tidak cermat dalam menyusun surat dakwaan. Menanggapi hal tersebut, jaksa menilai Brigjen Prasetijo justru tidak dapat menjelaskan poin ketidakcermatan yang dimaksud.
Jaksa membantah terkait tidak adanya penjelasan terkait tindak pidana yang dilakukan oleh Brigjen Prasetijo. Menurutnya, jaksa telah menerangkan unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan terdakwa. Jaksa penuntut umum (JPU) meminta hakim menolak eksepsi yang diajukan Brigjen Prasetijo Utomo dalam kasus surat jalan palsu Djoko Tjandra. Jaksa juga meminta agar pemeriksaan perkara dilanjutkan.
"Menolak eksepsi penasihat hukum terdakwa Prasetijo Utomo, menerima dakwaan jaksa penuntut umum. Melanjutkan pemeriksaan perkara pidana atas nama terdakwa Prasetijo Utomo. Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. Tidak bisa menjelaskan bagian mana dalil dakwaan jaksa penuntut umum yang tidak jelas dan tidak cermat," ujar jaksa Yeni Trimulyani dalam persidangan, Jumat, 23 Oktober 2020.
"Kami tidak sependapat dengan pengacara terdakwa, karena dalam surat dakwaan penuntut umum kepada terdakwa telah memuat dengan lengkap unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan terhadap terdakwa. Dalam surat dakwaan, jaksa telah menerangkan secara jelas tindak pidana yang dilakukan terdakwa secara terang dan jelas," kata jaksa.
Selain itu, surat dakwaan disebut telah memuat unsur objektif dan subjektif, dan hal ini terkait dengan cara Brigjen Prasetijo melakukan perbuatan hingga pasal yang dilanggar.
"Surat dakwaan tersebut telah cermat jelas dan lengkap, dengan menunjukkan waktu dan tempat di mana tindak pidana dilakukan. Bahwa dalam surat dakwaan tersebut telah dijelaskan unsur-unsur secara objektif dan subjektif. Di mana unsur objektif yaitu mengenai lingkup atau macam tindak pidana dan cara-cara terdakwa melakukan. Sedangkan unsur subjektif yaitu pasal penanggung jawab pidana menurut hukum," sambungnya.
Terkait alat bukti yang disoal dalam eksepsi, jaksa memilih tidak menanggapi hal tersebut. Menurut jaksa, hal ini telah masuk dalam materi pokok perkara. "Keberatan penasihat hukum telah memasuki materi pokok perkara, sehingga penuntut umum tidak akan menanggapi materi perkara yang tidak relevan. Karena menyangkut pembuktian unsur delik pasal yang didakwakan yang pemeriksaannya akan dilakukan pada tahap selanjutnya," pungkasnya.
Dalam kasus ini, Brigjen Prasetijo Utomo didakwa bersama-sama Anita Dewi Anggraeni Kolopaking dan Djoko Tjandra memalsukan surat untuk kepentingan beberapa hal. Djoko Tjandra saat itu berstatus terpidana perkara pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali yang telah buron sejak 2009.
Mereka didakwa melanggar Pasal 263 ayat 1 KUHP juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP dan Pasal 263 ayat 2 KUHP juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP. Sedangkan untuk Prasetijo didakwa melanggar tiga pasal, yakni Pasal 263 ayat 1 KUHP jo Pasal 55 ayat 1, Pasal 426 ayat 2 KUHP jo Pasal 64 KUHP ayat 1, dan Pasal 221 ayat 1 ke-2 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 KUHP.

Dituding Brigjen Prasetijo Tak Cermat Susun Dakwaan, Ini Jawaban JPU

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi