Ada Pemda Parkir Rp 252 Triliun di Bank, Ini Sikap KPK

Sabtu, 24 Oktober 2020 – 04:02 WIB

Ilustrasi Gedung KPK (Foto: Istimewa)

Ilustrasi Gedung KPK (Foto: Istimewa)

JAKARTA, REQnews - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendapat informasi ada dana pemerintah daerah (pemda) senilai Rp 252,78 triliun ditabung di bank. Uang itu disimpan dalam bentuk deposito.

Menyikapi informasi itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku akan menggali temuan tersebut. "Jadi, KPK mengumpulkan data dan keterangan baru lebih lanjut KPK akan menentukan sikap apakah akan melakukan proses penyelidikan atau tidak," kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron di Gedung KPK, Jakarta, Jumat 23 Oktober 2020.

Jika ada unsur kesengajaan dari para kepala daerah untuk mendapatkan keuntungan tertentu, lanjutnya, maka hal tersebut bagian dari tindak pidana korupsi.

Namun, ia mengatakan jika dana tersebut sengaja "diparkir" di bank karena memang tidak dapat digunakan akibat kondisi COVID-19 maka tidak ada unsur tindak pidana korupsi.

Selain itu, ia juga menyatakan para kepala daerah bisa saja tidak menyadari ada pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan keuntungan dari dana yang disimpan tersebut.

"Dia tidak sadar bahwa keuntungan atau bunganya ternyata dimanfaatkan oleh pengusaha tertentu berarti sesungguhnya yang sedang memanfaatkan itu yang salah bukan bupati atau gubernurnya tetapi kalau sengaja artinya ada kesengajaan bahwa 'parkir saja Pak Bupati Pak Gubenur supaya kemudian nanti bisa berbagi keuntungan' itu masuk bagian tindak pidana korupsi," kata dia.

Sebelumnya Mendagri Tito Karnavian membeberkan data yang memperlihatkan terdapat dana pemda senilai Rp 252,78 triliun disimpan di bank.

"Kemudian kita lihat di dalam data, anggarannya keuangannya ternyata ada beberapa provinsi dan kabupaten/kota yang kalau ditotal itu disimpan di bank sebanyak Rp 252,78 triliun. Provinsi kalau ditotal Rp 76,78 triliun ada di bank dalam bentuk simpanan deposito. Kabupaten/kota ditotal Rp 167,13 triliun di dalam deposito. Ini disimpan untuk mendapatkan bunganya, tidak beredar ke masyarakat," kata Tito.

Hal tersebut disampaikan Tito saat Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi Tahun 2020 yang disiarkan melalui akun Youtube Kementerian Perekonomian. 

"Ya beredarnya mungkin diedarkan oleh bank, bank itu mungkin terafiliasi pada pengusaha-pengusaha tertentu yang mampu. Saya tidak ngerti apa mungkin ada pengusaha kecil, menengah juga yang diberikan prioritas," ucap Tito.