JAKARTA, REQnews- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyetujui gaji PNS, TNI dan Polri bakal dipotong 2,5 persen. Pemotongan gaji PNS, TNI dan Polri ini bakal dilakukan mulai bulan Januari tahun 2021.
Aturan mengenai implementasi Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera)sendiri telah diteken Presiden Joko Widodo pada 20 Mei lalu melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat pada 20 Mei lalu.
Tak hanya PNS TNI dan Polri, karyawan swasta juga akan mengalami hal yang sama. Sikap pemerintah terhadap kebijakan pemotongan&nbsp;gaji untuk Tapera ini menimbulkan pro dan kontra. Meski begitu, pemerintah tetap memberlakukan pemotongan&nbsp;gaji sebesar 2,5 persen untuk Tapera mulai Januari 2021.
Berikut adalah penjelasan iuran Tapera yang mengharuskan Gaji PNS dan karyawan swasta dipotong 2,5 persen per bulan.
Melansir dari Kompas.com, di dalam beleid tersebut dijelaskan, mulai tahun 2021,&nbsp;Badan&nbsp;Penyelenggara&nbsp;Tabungan&nbsp;Perumahan&nbsp;Rakyat&nbsp;(BP&nbsp;Tapera) sudah bisa mulai memungut iuran untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Untuk tahap berikutnya, badan tersebut juga bakal memungut iuran kepada anggota TNI/Polri serta pegawai swasta dan pekerja mandiri. Besaran iuran yang dibayarkan yaitu 2,5 persen dari gaji per bulan, sementara 0,5 persen iuran itu akan dibebankan kepada pemberi kerja.
Lantas, kemana dana potongan tersebut?
Deputi Komisioner Bidang Pemupukan Dana Tapera Gatut Subadio menjelaskan,&nbsp;BP&nbsp;Tapera&nbsp;bakal memanfaatkan dana iuran ke dalam tiga hal yakni dana pemupukan yang akan dievenstasikan ke beberapa instrumen dengan skema kontrak investasi kolektif (KIK), dana pemanfaatan, dan dana cadangan.
"Kita mengelola dengan model kontrak investasi. Simpanan peserta akan diinvestasikan di pasar modal maupun pasar uang dengan pola kontrak investasi," jelas Gatut dalam video conference, Jumat, 5 Juni 2020 lalu.
Dana bisa diambil setelah pensiun
Dilansir dari GridHot.Id, sebelum menjadi&nbsp;BP&nbsp;Tapera, Bapertarum-PNS memiliki sekitar 6,7 juta orang peserta, baik PNS aktif maupun yang telah pensiun, dengan dana kelolaan Rp 12 triliun. Saat masih bernama Bapertarum, lembaga ini mengumpulkan uang dari PNS dengan memotong gaji setiap bulan sehingga uang di Bapertarum PNS pada dasarnya adalah uang PNS dan harus dikembalikan kepada mereka.
Kepesertaan di&nbsp;BP&nbsp;Tapera&nbsp;akan berakhir jika pekerja sudah pensiun yakni usia 58 tahun. Nantinya setelah pensiun, peserta bisa mendapatkan dana simpanannya beserta hasil dari dana pengembangan yang ditempatkan di deposito bank, surat utang pemerintah, dan investasi lainnya.
Menteri Keuangan, Menteri PUPR, Menteri Ketenagakerjaan, dan anggota independen. Komite itu diketuai Menteri PUPR. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan atau PPDPP menyebut aplikasi Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang) dan Sistem Informasi KPR Subsidi Perumahan (Sikasep) dapat menjadi "big data" bagi Tapera.
Menurut Direktur Utama PPDPP Kementerian PUPR Arief Sabaruddin, pihaknya berharap juga pengembang-pengembang mendapatkan bantuan PSU yang perumahannya terdaftar dalam aplikasi Sikumbang dan Sikasep.
Direktur Utama PPDPP itu juga menyampaikan bahwa sangat mudah untuk berkoordinasi dengan teman-teman di Ditjen Perumahan Kementerian PUPR terkait mengintegrasikan data-data perumahan ke dalam kedua aplikasi tersebut karena datanya tersedia, dan aplikasi ini nanti sudah berbasis teknologi GPS.
Menjalin Kerja Sama
Dalam mengelola kontrak investasi tersebut,&nbsp;BP&nbsp;Tapera&nbsp;bakal bekerja sama dengan bank kustodian sebagai mitra dan akan menunjuk manajemen investasi (MI). Untuk kesiapan infrastruktur investasi, pihak&nbsp;BP&nbsp;Tapera&nbsp;telah melakukan komunikasi dengan Kustodian Sentral Efek Indonesi (KSEI).
Adapun saat ini,&nbsp;BP&nbsp;Tapera&nbsp;telah menggandeng PT BRI (Persero) Tbk untuk menjadi bank kustodian. Tak hanya itu, badan yang baru saja dibentuk tersebut juga telah menunjuk lima manajemen investasi, meski masih enggan mengungkapkan nama dari masing-masing manajemen investasi.
"Proses pengelolaan investasi mengacu pada pengelolaan yang mengedepankan risk dan return management. Kami akan mengoptimumkan pengelolaan dan memerhatikan risiko yang mungkin terjadi," jelas Gatut.
Untuk instrumen pasar modal, Gatut mengatakan,&nbsp;BP&nbsp;Tapera&nbsp;bakal melakukan investasi di saham-saham bluechip.
Pihaknya juga mengakomodir pengelolaan dana dengan prinsip-prinsip Syariah, yang di awasi oleh OJK dan transparan.
&nbsp;

Sedih! Gaji PNS, TNI-Polri Dipotong 2,5 Persen Gegara Ini

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi