JAKARTA, REQnews - Dalam kasus kebakaran yang melanda gedung Kejaksaan Agung (Kejagung), Polri menetapkan delapan orang sebagai tersangka. Salah satunya adalah Direktur Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berinisial NH.
NH diduga melakukan pengadaan alat dan barang tak sesuai. Ia dianggap lalai lantaran memesan cairan pembersih 'Top Cleaner' yang rupanya memiliki kandungan minyak lobi, di mana ada fraksi solar dan tiner di dalamnya. Hal itu yang membuat penjalaran api menjadi cepat. Selain itu, 'Top Cleaner' ini tak memiliki izin edar resmi dari pemerintah.
Terkait hal itu, Direktur Tindak Pidana Umum Badan Reserse Kriminal Polri Brigadir Jenderal Ferdy Sambo menegaskan bahwa penyidikannya tak sampai menyentuh ranah dugaan korupsi dalam kasus kebakaran Gedung Utama Kejaksaan Agung
Polri, kata Ferdy, hanya fokus mengusut insiden kebakaran Kejagung saja. "Bukan sampai ke situ lah. Itu internal yang melihat proses pengadaan itu, karena kita fokus kebakaran," ujarnya, Jumat, 23 Oktober 2020.
Polri, sambung Ferdy, telah berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung. Nantinya pihak dari Jaksa Agung Muda Pengawasan akan melanjutkan penyelidikan terkait pengadaan yang tak sesuai itu. "Harusnya dia tahu, tapi tidak tahu makanya lalai. Jamwas nanti yang akan memeriksa itu," katanya.
Sebagai informasi, Kebakaran Gedung Utama Kejaksaan Agung terjadi pada 22 Agustus 2020 malam sekitar pukul 19.10 WIB. Sebanyak 65 mobil pemadam dikerahkan untuk meredam kobaran api.
Berdasarkan hasil penyidikan, kebakaran terjadi lantaran para tukang yang merokok di Aula Biro Kepegawaian atau lokasi yang menjadi awal munculnya api. Kemudian diperparah dengan cairan pembersih yang digunakan Kejaksaan Agung, yang membuat jalar api semakin cepat.

Usai Kebakaran Kejagung, Kini Muncul Dugaan Korupsi Cairan Pembersih

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi