JAKARTA, REQnews -&nbsp;Diduga melakukan pelanggaran kampanye, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini dilaporkan oleh DPD Kongres Advokat Indonesia (KAI) kepada Gubernur Jatim, Bawaslu, Mendagri hingga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
Menurut Ketua DPD KAI Jatim Abdul Malik, risma melanggar sejumlah aturan, terutama PKPU saat berkampanye via daring dengan tema 'Roadshow Online Berenerji' pada Minggu 18 Oktober 2020 lalu.
"Wali kota menyuruh warga memilih Eri Cahyadi dan menjelekkan cawali lainnya. Kampanye itu tidak ada izinnya," kata Malik, Sabtu 24 Oktober 2020.
Kemudian, Malik menyebut, harusnya Risma dihukum berat dengan pidana kurungan. Kasus ini serupa seperti yang dialami lurah di Mojokerto, Suhartono, yang dibui dua bulan dengan denda Rp 6 juta karena menyambut cawapres Sandiaga Uno 2019 lalu.
"Kalau Risma beralasan kampanye yang dia lakukan di hari Minggu, Suhartono juga kena pidana pemilu karena ikut menyambut Sandiaga Uno di hari Minggu. Kebetulan saya pengacara Suhartono dalam menghadapi proses hukum pidana pemilu itu. Jadi sudah ada yurisprudensi-nya, bahwa Risma melakukan pelanggaran berat dan bisa kena hukuman penjara," ujarnya.
Sementara menurut pakar hukum Indra Priangkasa, Risma disebutnya juga melakukan penyalahgunaan wewenang, yang diatur dalam PKPU 11 Pasal 71 ayat 1, 2 dan 3. Ia berkata, peserta yang ikut dalam kampanye online itu ternyata adalah UMKM binaan Pemkot Surabaya.
"Disitu ada UMKM binaan, saya melihatnya Risma ingin menagih hutang budi, karena ada ajakan Risma memenangkan paslon Eri-Armuji," ujarnya.
Indra menegaskan pelanggar pasal 71 ayat 3 mendapatkan sanksi pidana jika memenuhi unsur. Apa yang dilakukan Risma unsurnya sudah terpenuhi, yakni sebagai kepala daerah, ada program yang dilakukan 6 bulan dari penetapan, ada yang diuntungkan dan dirugikan.
"Ini domain Bawaslu, maka pidana itu menjadi rekomendasi Bawaslu. Bawalsu harus menindak lanjuti, tidak boleh abai. Selama ada bukti kongkrit dengan beberapa pertimbangan tentu bawaslu tidak semudah itu mengatakan tidak ada pelanggaran," kata dia.

Wali Kota Tri Risma Dilaporkan ke DKPP, Kasus Apa?

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi