Mau Pangkas Jabatan PNS, BKN Siapkan Sistem Serba Digital

Minggu, 25 Oktober 2020 – 22:30 WIB

Ilustrasi PNS (Foto: Istimewa)

Ilustrasi PNS (Foto: Istimewa)

JAKARTA, REQnews - Imbas work from home (WFH) di masa pandemi COVID-19, Badan Kepegawaian Nasional (BKN) mulai bersiap melakukan evaluasi kebutuhan ASN. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Jokowi. 

Arahan yang dimaksud terkait penyederhanaan birokrasi. Kepala BKN, Bima Haria Wibisana pun menyebut penerapan WFH saat ini menjadi momentum yang pas untuk menjalankan kebijakan tersebut.

Bima menyebut, sistem WFH berdampak pada perubahan tren pekerjaan ASN atau PNS. Seperti dari peningkatan konektivitas kerja, tuntutan big data, hingga interaksi pekerjaan secara digital.

"Dampak penerapan sistem kerja adaptasi baru ini akan mempengaruhi peta kebutuhan ASN. Analis Jabatan dan Analis Beban Kerja di masing-masing instansi pemerintah perlu dilakukan ulang untuk mengevaluasi kelompok ASN yang tidak lagi relevan dengan sistem kerja serba digital," ujar Bima dalam keterangan tertulisnya, Minggu 25 Oktober 2020.

BKN sebagai instansi yang mengatur manajemen kepegawaian, kata Bima, pun mengusulkan agar dilakukan evaluasi kebutuhan kompetensi ASN. Diketahui, saat ini pihaknya menerapkan pengalihan jabatan administrator dan pengawas ke dalam jabatan keahlian dan fungsional. 

Unthk itu, pihaknya mengimbau agar instansi pusat dan daerah menata ulang analis jabatan dengan mengacu sistem kerja baru. Termasuk memangkas jabatan yang tidak relevan dengan tuntutan sistem kerja di tengah pandemi COVID-19 ini.

Penyederhanaan akan mempertimbangkan 3 komponen utama, yaitu pangkat dan golongan, kualifikasi, dan kompetensi. "BKN telah menyiapkan kerangka penyederhanaan birokrasi lewat penyetaraan jabatan dan akan segera merealisasikannya sesuai target pemerintah hingga Desember 2020," kata Bima.