JAKARTA, REQnews -&nbsp;Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengkambing hitamkan Presiden Joko Widodo, sebagai penyebab utama Omnibus Law UU Cipta Kerja (Ciptaker) menuai polemik besar serta tidak diterima di masyarakat.
Anggota Baleg DPR RI Fraksi PKS Mulyanto berkata, Omnibus Law ini melanggar aturan formal pembentukan UU, dikarenakan keinginan Jokowi yang mendesak pembahasan regulasi tersebut dipercepat.
"Rupanya kerja cepat, yang diperintahkan Presiden, praktik di lapangannya berubah menjadi kerja serampangan alias ugal-ugalan," kata Mulyanto dalam keterangan tertulis, Senin 26 Oktober 2020.
"Padahal pada saat awal pembahasan RUU Ciptaker ini, kita baru saja memasuki masa pandemi corona, bencana kedaruratan kesehatan, yang sangat dahsyat, yang belum pernah dialami sebelumnya oleh bangsa kita."
Lebih lanjut, Mulyanto mempertanyakan kenapa RUU Ciptaker harus begitu terburu-buru untuk disahkan, apalagi dengan alasan pandemi Covid-19.
"Sebenarnya RUU Ciptaker ini tidak ada hubungannya dengan pandemi Covid-19, karena memang RUU ini sudah dirancang jauh-jauh hari sebelum musibah corona itu datang. Dengan demikian, maka semestinya pembahasan RUU Ciptaker ini tidak harus tergesa-gesa, kejar tayang, menabrak hari libur, waktu reses, dan lainnya," kata dia.
Mulyanto mengingatkan saat menghadiri Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan di awal Januari 2020, Presiden minta pembahasan omnibus law RUU Ciptaker perlu dipercepat agar pemerintah bisa melakukan reformasi di bidang perizinan. Apalagi, banyak izin-izin yang tumpang tindih antara pusat dan daerah, baik di provinsi, kabupaten, dan kota.
Lebih lanjut presiden mengatakan Omnibus Law perlu dibuat agar Indonesia bisa mengantisipasi dampak perkembangan ekonomi nasional maupun global.
"Jadi kalau ditanya siapa yang memerintahkan agar RUU Ciptaker ini dikerjakan dengan cepat? Ya presiden sendiri. Dalam beberapa kali kesempatan presiden menyatakan itu," ujarnya.

Penyebab Utama UU Ciptaker Bikin Gaduh Bangsa Menurut PKS

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi