JAKARTA, REQnews-&nbsp; Tindakan represif yang menimpa demonstran beberapa waktu lalu, membuat sejumlah tokoh angkat bicara. Sebut saja Haris Azhar dan Refly Harun.
Sebabtindakan represif saat ini tak hanya menimpa para demonstran. Pun di dunia digital terjadi hal serupa yang biasa disebut represif digital.
Contohnya saja yang dialami komedian Bintang Emon yang mendapat serangan di media sosial karena mengunggah video kritik terhadap sidang penuntutan penyiraman air keras kepada penyidik senior KPK, Novel Baswedan.&nbsp;
Beberapa saat setelah unggahan video kritiknya tersebut, belasan akun robot dalam waktu yang sama mengunggah meme yang menyebarkan hoaks bahwa Bintang Emon menggunakan narkoba.
Melalui acara Dua Sisi yang ditayangkan melalui kanal YouTube Talk Show tvOne, Staf Ahli Menkominfo Henry Subiakto menjelaskan bahwa kasus Bintang Emon adalah hal biasa dan tidak akan dipidanakan.
Menurutnya, &nbsp;jika negara ini sudah represif, lawan bicaranya Refly Harun dan Haris Azhar yang menjadi bintang tamu pada acara yang sama sudah ditangkap.
"Tadi kan muncul Bintang Emon, saya mengatakan ini tidak bisa dipidana, karena itu bukan sesuatu penghinaan, dan juga bukan sesuatu yang terkait dengan penyebaran informasi untuk menyebarkan kebencian dan permusuhan, jadi dia aman. Sekarang bang Haris ngomong di sini, didengarkan gak kira-kira, ditonton banyak orang gak, ditonton kan, kritik apa tadi, pemerintah?, dan itu boleh gak ada masalah, artinya negeri ini tidak ada masalah kok, Haris tadi kritik juga gak ditangkap," tuturnya sambil menjelaskan.
Mendengar pernyataan tersebut, Haris Azhar pun langsung membalas pernyataan Henry dengan muka sedikit bingung lantaran omongan yang diucapkannya tidak relevan.
"Antara boleh sama nekat beda lho ya.Banyak orang tetap nekat mengkritik karena kita ingin menyelamatkan masa depan negara, ini bukan soal karena kita boleh atau gimana."
Tiba-tiba Henry Subiakto pun menjamin Haris dan Refly jika ditangkap nantinya, dirinya menyatakan akan jadi saksi ahlinya dan membela mereka.
Hal tersebut dilakukan dirinya guna membuktikan bahwa tidak ada kasus pemidanaan di tanah air.
Refly Harun pun menyangkal pernyataan Henry tersebut, menurutnya, orang seperti Haris Azhar ini termasuk orang nekat karena tidak dilindungi oleh negara untuk berekspresi secara bebas.
"Kalo negara bisa memilih orang, siapa yang mau dipidanakan, siapa yang tidak,&nbsp;state apparatus&nbsp;bisa begitu, maka negara kita tetap negara&nbsp;partly free, negara yang tidak bebas. Saya tau orang-orang diluar ini nunggu Haris Azhar kepleset aja sebelum ditangkap," ucapnya dengan nada kesal.
Menurutnya bisa saja menggunakan pendekatan secara damai, tapi jika negara langsung mempidanakan orang, maka negara sedang menggunakan tangan besinya, padahal menurut Refly yang namanya pidana itu&nbsp;ultimum remedium&nbsp;seharusnya.
Henry Subiakto pun menyangkal bahwa pemerintah tidak mempidanakan&nbsp;para kritikus tanah air.
"Mendamaikan bisa saja, gini yang jelas mempidanakan itu tidak cukup hanya dengan polisi, polisi juga perlu yang namanya proses hukum itu, sebelum dia, katakanlah mentersangkakan mas Refly Harun, dia pasti akan berkonsultasi dengan ahli dan harus ada minimal 2 alat bukti. Kalaupun itu seperti itu, itu juga tergantung dari pasal-pasal hukumnya, belum tentu juga pas pasal hukumnya, kalo pasal hukumnya gak pas, itu nanti ditolak sama jaksa, di pengadilan juga kalah, yang nentuin kan pengadilan," tuturnya.
Tak terima dengan perkataan Henry yang menurut Refly hanya menjelaskan masalah-masalah umum, Refly pun menjawab pernyataan tersebut dengan nada meledek.
"Dengan segala hormat, prof ini baru belajar pengantar ilmu hukum ya, memang begitu kalau dalam pengantar ilmu hukum, baru bab pengantar ilmu hukum dia," ucap Refly.
Haris Azhar pun menimpal Refly dengan mengatakan bahwa memang saat ini permasalahannya terletak pada praktik di lapangannya.
"Masalah kita di praktiknya, praktiknya di lapangan ya susah, rumit dalam artian ini bukan cuma soal normanya atau undang-undangnya, undang-undangnya sendiri masih bermasalah, makannya ada MK, karena MK tugasnya bisa mengoreksi UU, jadi ekspresinya hukum itu bisa dikritik juga," ucapnya.
Haris lantas meinta Henry untuk membaca laporannya komisi hukum nasional, laporannya komnas HAM, yang dimuat bagaimana aparatur penegak hukum.
Refly Harun pun menyimpulkan permasalahan yang dialami di tanah air saat ini, menurutnya ada dua hal,&nbsp;law on the paper&nbsp;sama&nbsp;law in action.
"Kita bermasalah di dua-duanya, termasuk misalnya dalam konteks ini adalah UU ITE, jadi papernya bermasalah karena pasal karet bisa menjangkau kemana saja, di praktiknya pun bermasalah," tutupnya.
&nbsp;

Disemprot Haris Azhar dan Refly Harun, Henry Subiakto: Saya Jamin Bela Kalian

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi