JAKARTA, REQnews -&nbsp;Merasa tak digubris oleh Bawaslu dan Mendagri, Ketua DPD Kongres Advokat Indonesia (KAI) Abdul Malik melaporkan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini ke Polda Jatim atas kasus sikap tidak netral dalam Pilkada Surabaya.
Selain tak netral, Abdul Malik melaporkan Risma atas dugaan kebohongan publik dan provokasi terhadap warga surabaya. Laporan ini sudah masuk di Polda Jatim pada Senin 2 November 2020 sore.
Malik menjelaskan, Risma mengkampanyekan cawalkot Surabaya Eri Cahyadi, dan menyebut calon nomor urut 1 itu sebagai anak. Hal ini bagi Malik adalah kebohongan publik.
"Dalam legal opini tertera di situ ada kebohongan publik. Eri Cahyadi itu bukan anaknya Risma, semua orang tahu," kata Malik.
Selain itu, Malik juga menuduh Risma melakukan kampanye tanpa izin dari Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa. Ia juga menuding Risma tidak mengajukan cuti, sebagaimana ketentuan berlaku.
"Yang diajukan itu hanya tanggal 10 saja. Jadi, pada tanggal 18 Oktober itu, dia tidak sedang cuti,"&nbsp;ujarnya.
Malik beralasan mengadukan Risma ke polisi lantaran menilai Bawaslu RI lambat menangani laporannya beberapa waktu lalu. Sehingga, dia pun berharap, polisi akan dapat memproses aduannya tersebut.
"Selanjutnya kami serahkan proses ini kepada Polda Jawa Timur karena Bawaslu sepertinya lambat karena pengalamannya Risma dipanggil tidak datang. Kalau ini diproses di kepolisian mudah-mudahan nanti Risma taat hukum. Bawaslu pusat sudah kita laporkan, Mendagri sudah kita laporkan, Gubernur sudah kita laporkan, informasi yang kami terima, dari Mendagri ada tindak lanjutan dari OTODA,"&nbsp;kata Malik menjelaskan.
Tak hanya itu, Malik juga mempermasalahkan sejumlah perkataan Risma yang dinilai provokatif. Ia mencontohkan, dalam video tersebut Risma menyebut jika Surabaya tidak dipimpin anaknya, maka Surabaya bisa hancur lebur.

Wali Kota Risma Dilaporkan ke Polda Jatim, Ini Kasusnya

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi