JAKARTA, REQNews - Saat ini rakyat Indonesia sedang mempertanyakan dan mentertawakan hasil kerja pemerintah dan DPR terkait kesalahan <a href="https://www.reqnews.com/news/23757/moeldoko-komunikasi-publik-pemerintah-soal-uu-cipta-kerja-amburadul" title="Moeldoko: Komunikasi Publik Pemerintah Soal UU Cipta Kerja Amburadul">UU Cipta Kerja</a>. Banyak orang dilibatkan, namun ujung-ujungnya masih ada kesalahan.
Padahal sebuah Undang-Undang (UU) menyangkut hidup orang banyak, tapi dibuat terkesan asal-asalan
Undang-Undang (UU) Cipta Kerja itu sudah ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dalam naskah yang diunggah di laman resmi Sekretariat Negara, disebutkan bahwa Presiden Jokowi menandatangani dokumen UU Cipta Kerja pada 2 November 2020 dan secara resmi diundangkan pada tanggal yang sama.
Naskah UU Cipta Kerja yang terdiri dari 1.187 halaman ini bisa diakses diunduh publik melalui alamat jdih.setneg.go.id, pada bagian produk hukum terbaru.
Di bawah tanda tangan Menkumham, juga dituliskan bahwa dokumen ini masuk dalam Lembaran Negara RI (LNRI) tahun 2020 nomor 245.
"Salinan sesuai dengan aslinya," bunyi keterangan dalam naskah tersebut.
UU Cipta Kerja tersebut menyisakan kesalahan yang kemudian terungkap dan viral di media sosial.
Salah satunya kesalahan itu terletak pada Bab III tentang Peningkatan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Berusaha Bagian Kesatu Umum.
Berdasarkan dokumen salinan UU Nomor 11 tahun 2020 yang diunduh dari laman jdih.setneg.go.id, Pasal 6 Bab III itu berbunyi:
"Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a meliputi....."
Bunyi pasal 6 tersebut merujuk pada Pasal 5 ayat (1) huruf a. Padahal, dalam dokumen UU nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja itu, dalam Pasal 5, tidak terdapat huruf a maupun ayat 1. Pasal 5 UU 11/2020 hanya berbunyi:
"Ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi bidang hukum yang diatur dalam undang-undang terkait." demikian bunyi pasal tersebut tanpa adanya angka dan huruf di bawahnya.
 Selain Pasal 6, ada juga kesalahan lainnya, terdapat di Pasal 53 pada halaman 757. Pada ayat (5) yang berbunyi, &ldquo;Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk penetapan Keputusan dan/atau Tindakan yang dianggap dikabulkan secara hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Presiden".
Sementara ayat 5 Pasal 53 seharusnya merujuk pada ayat 4 bukan 3 seperti yang tertulis dalam naskah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Sementara itu, Anggota Baleg DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Arteria Dahlan malah menyalahkan pihak lain. Dia mempertanyakan adanya kejanggalan dalam UU Cipta Kerja setelah UU itu diundangkan Presiden Jokowi.
Ia mengeklaim, tidak ada kesalahan dalam naskah UU Cipta Kerja yang diperiksa Fraksi PDI Perjuangan di DPR dalam Tim Perumus (Timus) dan Tim Sinkronisasi (Timsin) yang kemudian diserahkan ke pemerintah.
Namun, setelah UU Cipta Kerja diterima Sekretariat Negara (Setneg), kesalahan justru bermunculan. Arteria bahkan mencurigai ada pihak-pihak yang ingin memperkeruh keadaan.
"Tapi setelah diutak-atik dan disempurnakan kembali ternyata kok kembali lagi ini. Lagi saya tanyakan ke pihak pemerintah, saya katakan ini tidak boleh terjadi dan ada agenda apa ini yang semakin membuat keruh," ujar dia.
Arteria juga mengklaim bahwa draf yang diberikan pada Jokowi justru bukan draf final yang sudah bebas dari kesalahan. "Kok yang final diberikan ke presiden justru hasilnya yang tidak final apakah ini disengaja, kalau ini disengaja saya akan melakukan upaya serius terkait dengan seperti ini, kasihan Pak Jokowinya lah, Pak Jokowi dibebankan hal-hal yang tidak perlu dan penting," kata dia.
&nbsp;

Keterlaluan! Libatkan Banyak Orang dari Pemerintah dan DPR, UU Cipta Kerja Masih Saja Salah

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi