IFBC Banner

Denda Rp 285 Ribu, Hakim Juga Perintah ST Burhanuddin Minta Maaf Soal Tragedi Trisakti

Rabu, 04 November 2020 – 12:40 WIB

Jaksa Agung ST Burhanuddin (Foto: Istimewa)

Jaksa Agung ST Burhanuddin (Foto: Istimewa)

JAKARTA, REQnews - Jaksa Agung ST Burhanuddin divonis bersalah oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Vonis itu diberikan terkait gugatan atas pernyataannya yang menyebut Tragedi Semanggi I dan II bukan pelanggaran HAM berat dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR RI pada 16 Januari 2020 lalu.

Putusan itu dengan nomor perkara 99/G/TF/2020/PTUN.JKT itu merupakan hasil gugatan dari Maria Catarina Sumarsih seorang ibu dari Benardinus Realino Norma Irawan (Wawan). Wawan adalah mahasiswa Universitas Atma Jaya; dan Ho Kim Ngo, ibu almarhum Yap Yun Hap, mahasiswa Universitas Indonesia yang tewas saat Tragedi Semanggi I 1998.

"Amar putusan, ekseksi: menyatakan eksepsi-eksepsi yang disampaikan tergugat tidak diterima, pokok perkara: mengabulkan gugatan para penggugat seluruhnya," tulis amar putusan tersebut seperti dikutip REQnews, Rabu 4 November 2020.

Putusan ini ditandatangani oleh Hakim Ketua Andi Muh Ali Rahman dan Umar Dani sebagai Hakim Anggota. PTUN juga mengabulkan gugatan Sumarsih dan menyatakan bahwa pernyataan Burhanuddin dalam rapat tersebut adalah perbuatan melawan hukum oleh pejabat pemerintahan.

Bunyi putusannya: "Menyatakan Tindakan Pemerintah yang dilakukan TERGUGAT berupa Penyampaian dalam Rapat Kerja antara Komisi III DPR RI dengan Jaksa Agung pada tanggal 16 Januari 2020, yang menyampaikan: "Peristiwa Semanggi I dan Semanggi II yang sudah ada hasil rapat paripurna tersebut bukan merupakan pelanggaran HAM berat, seharusnya KOMNAS HAM tidak menindaklanjuti karena tidak ada alasan untuk dibentuknya Pengadilan ad hoc berdasarkan hasil rekomendasi DPR RI kepada Presiden untuk menerbitkan Keppres pembentukan Pengadilan HAM ad hoc sesuai Pasal 43 ayat (2) UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM" adalah Perbuatan Melawan Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan".

PTUN juga mewajibkan Jaksa Agung untuk membuat pernyataan terkait penanganan dugaan Pelanggaran HAM berat Semanggi I dan Semanggi II sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR RI berikutnya, sepanjang belum ada putusan/keputusan yang menyatakan sebaliknya.

Tak cuma itu, PTUN menghukum Jaksa Agung untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 285.000.