JAKARTA, REQnews - Dalam menghadapi masalah akut uji materiil Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat) yang berkali diajukan, Mahkamah Konstitusi (MK) harus membalik logika untuk menemukan sentuhan hukum baru. Hal tersebut disampaikan Pakar Hukum Tata Negara Universitas Gajah Mada Zainal Arifin Mochtar selaku ahli yang dihadirkan Peradi (Pihak Terkait) dalam sidang lanjutan pada pekan lalu di Ruang Sidang Pleno MK sebagaimana dikutip dari laman resmi MK, www.mkri.id. Terhadap perkara yang teregistrasi Nomor 35/PUU-XVI/2018 ini, lebih jelas Zainal menjabarkan bahwa ketiadaan penyelesaian perkara ini sangat dapat merugikan, tidak hanya bagi Pemohon tetapi juga masyarakat yang dilayani oleh advokat yang tidak berinduk secara wadah tunggal. Akibatnya, apabila advokat melakukan pelanggaran etik, maka akan menjadi sulit dan tidak jelas proses penegakan etiknya. Ketiadaan penyelesaian perkara tersebut, tambah Zainal, terkait dengan ketidaktaatan atas UU Advokat yang telah diputus MK dengan konsep dan pernyataan tentang wadah tunggal advokat dalam ratio decidendi dan bukan pada amar putusannya. Hal inilah, menurut Zainal, yang kemudian memberikan beragam tafsir atas undang-undang dan bahkan putusan dari UU Advokat tersebut pun dibiarkan mengambang serta tidak mengikuti pertimbangan yang dimaksud dan diperintahkan MK. “Untuk itu, ada baiknya MK datang dengan penyelesaian perkara yang sudah berlarut-larut ini dengan tidak lagi hanya sekadar mencantumkan pada bagian pertimbangan, tetapi juga di bagian amar agar tidak ada lagi muncul ketidakpatuhan atas putusan MK itu sendiri,” terang Zainal menanggapi permohonan yang diajukan oleh sejumlah Advokat yang terdiri atas Bahrul Ilmi Yakup, Shalil Mangara Sitompul, Gunadi Handoko, Rynaldo P. Batubara, Ismail Nganggon, dan perseorangan warga negara calon advokat atas nama Iwan Kurniawan. Harus Diakhiri Pada kesempatan yang sama, Peradi juga menghadirkan Ahli Hukum dari Universitas Hasanuddin Aminuddin Ilmar yang memberikan pandangan bahwa frasa “organisasi advokat” UU Advokat yang diujikan merupakan persoalan konstitusionalitas karena norma yang bersifat umum dan abstrak. Akibatnya, menimbulkan berbagai pandangan dan pendapat serta memunculkan berbagai organisasi advokat yang tidak lagi bersesuaian dengan ketentuan UU Advokat. “Sehingga, MK berwenang melakukan pengujian terhadap norma a quo,” ujar Aminuddin. Kalaupun Mahkamah berpendapat frasa “organisasi advokat” dalam UU Advokat adalah norma yang bersifat konkret sehingga berkenaan dengan implementasi norma sehingga bukan menjadi kewenangan MK, Aminuddin berpandangan dengan adanya implikasi hukum yang ditimbulkan dalam penerapan dan pelaksanaan suatu UU yang seharusnya dapat diselesaikan pemerintah dan DPR. Akan tetapi namun hingga kini ini belum dilakukan perubahan, maka Mahkamah dapat melakukan agar perbedaan tafsir ini dapat diselesaikan dan diakhiri. Kesepakatan Organisasi Advokat Adapun Saksi yang dihadirkan Peradi, yakni Agustin Teras Narang menyampaikan kesaksiannya selalu Ketua Komisi II DPR RI Periode 1999 – 2004 yang ditugaskan secara konstitusi membahas Rancangan Undang-Undang Profesi Advokat. Dalam perjalanan panjang RUU tersebut menjadi UU Advokat, telah disepakat pula dalam sebuah deklarasi pendirian Perhimpunan Advokat Indonesia atau Peradi pada 21 Desember 2004 yang terdiri atas delapan organisasi. “Dengan adanya deklarasi tersebut, maka ketentuan Pasal 32 ayat (4) UU Advokat telah terpenuhi. Peradi adalah sebagai wadah atau organisasi advokat di Indonesia,” jelas Agustin. Sebelumnya, Pemohon menyatakan tidak mendapat kepastian hukum mengenai organisasi advokat yang sah dan konstitusional untuk melaksanakan wewenang yang diatur dalam UU Advokat. Para Pemohon mendalilkan norma frasa “organisasi advokat” yang diatur dalam Undang-Undang Advokat saat ini bersifat multitafsir yang memungkinkan pihak-pihak tertentu seperti Kongres Advokat Indonesia (KAI), dan Perhimpunan Advokat Republik Indonesia (Peradri), atau Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia memberi tafsiran berbeda atau tafsiran lain yang inkonstitusional karena tidak sesuai dengan original intent atau tujuan teleologis pembentukan norma frasa “organisasi advokat” yang diatur dalam Undang-Undang Advokat. Hal itu dapat dijelaskan dengan adanya tafsir dari KAI terkait organisasi advokat yang berhak melaksanakan wewenang yang diatur dalam Undang-Undang Advokat adalah “Kongres Advokat Indonesia”. KAI dalam hal ini bermaksud menghimpun para advokat Indonesia dalam wadah tunggal sebagaimanadiamanatkan oleh Undang-Undang Advokat ex Pasal 10 huruf a Akta Pendirian Organisasi Kongres Advokat Indonesia. Sebelum mengakhiri persidangan, Anwar mengingatkan agar para pihak untuk menyerahkan kesimpulan dari keterangan yang ingin disampaikan kepada Mahkamah selambat-lambatnya pada Kamis, 31 Januari 2019 pukul 10.00 WIB ke Kepaniteraan MK.(*/Bos)

Perkara Uji UU Advokat, Apakah Butuh Sentuhan Hukum Baru?

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi