JAKARTA, REQNews - Sidang perdana pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang <a href="https://www.reqnews.com/news/24407/sindiran-tengku-zul-tentang-salah-ketik-uu-cipta-kerja-bikin-ngenes" title="Sindiran Tengku Zul Tentang Salah Ketik UU Cipta Kerja Bikin Ngenes">Cipta Kerja </a>(UU Cipta Kerja) terhadap UUD 1945 di Mahkamah Konstitusi (MK) telah dilaksanakan.
Ada sejumlah catatan perbaikan dari hakim konstitusi kepada Dewan Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa (FSPS) selaku pemohon.
"Sekali lagi, saudara dari federasi ini untuk betul-betul bekerja lagi, cermat memperbaiki. Jangan salah dan keliru di nomor-nomor pasal omnibus-nya," ujar Hakim Konstitusi, Wahiduddin Adams, pada sidang yang dilakukan virtual, dikutip dari siaran Youtube MK, Kamis, 5 November 2020.
Wahiduddin menjelaskan, susunan materi yang hendak diuji oleh para pemohon terlalu menggeneralisasi. Itu berakibat pada adanya ketidaksinkronan antara objek yang diuji di dalam petitum pemohon.
Menurut dia, nomor pasal yang disebutkan pemohon belum begitu jelas karena UU yang diuji merupakan omnibus law yang berisi perubahan lebih dari 70 UU.
"Walaupun saudara mengujinya di dalam kluster ketenangakerjaan yang terbatas ini, tapi karena UU ini satu sistem, nomornya itu, pasalnya, urutannya ada tapi bersamaan itu nomor pasal yang dihapus, yang dinyatakan tak berlaku lagi itu kan banyak yang sama," kata dia.
Dalam berkas permohonan para pemohon tidak terdapat nomor UU Cipta Kerja. Pemohon masih mengosongkan angka UU tersebut lantaran UU tersebut belum diberi nomor saat mereka mengajukan permohonan ke MK. Hal tersebut pun diminta untuk diperbaiki.
Sementara itu, Hakim Konstitusi, Manahan MP Sitompul, menyarankan agar pemohon menguraikan secara jelas kedudukan hukum dan kerugian konstitusional pemohon yang dirugikan dengan berlakunya UU Cipta Kerja. Manahan juga mengatakan, dalam mengemukakan kerugian hak konstitusional mana norma-norma yang bertentangan dengan UU Cipta kerja.
Kemudian, Hakim Konstitusi, Arief Hidayat, menyarankan pemohon untuk memastikan kedudukan hukum pemohon, apakah itu sebagai perseorangan atau badan hukum publik. Sebelum menutup persidangan.

Di Sidang Perdana, Hakim Beri Catatan Permohonan Uji Materi UU Ciptaker

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi