JAKARTA, REQnews - Jaksa Agung Sanitiar (ST) Burhanuddin&nbsp;divonis telah berbohong oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Pun ia diputus bersalah telah melakukan perbuatan melawan hukum.
Putusan itu terkait pernyataan Jaksa Agung di DPR soal status pelanggaran HAM di&nbsp;peristiwa Semanggi I dan II. Mengutip putusan PTUN Jakarta yang dilansir website Mahkamah Agung (MA), Kamis 5 November 2020, pernyataan itu diucapkan Jaksa Agung dalam Rapat Kerja antara Komisi III DPR RI dan Jaksa Agung RI pada tanggal 16 Januari 2020:
... Peristiwa Semanggi I dan Semanggi II yang sudah ada hasil rapat paripurna DPR RI yang menyatakan bahwa peristiwa tersebut bukan merupakan pelanggaran HAM berat, seharusnya Komnas HAM tidak menindaklanjuti karena tidak ada alasan untuk dibentuknya Pengadilan ad hoc berdasarkan hasil rekomendasi DPR RI kepada Presiden untuk menerbitkan Keppres pembentukan Pengadilan HAM ad hoc sesuai Pasal 43 ayat (2) UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.
"Tindakan Tergugat sebagaimana yang dimaksud objek sengketa adalah tidak sesuai dengan fakta yang sesungguhnya atau setidak-tidaknya Tergugat tidak menguraikan proses penyelidikan secara lengkap, tindakan Tergugat demikian cenderung mengabaikan/menyembunyikan fakta mengenai kewajiban yang masih diemban institusi Kejaksaan selaku penyidik yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum," ujar majelis PTUN Jakarta.
Pada faktanya, kata putusan tersebut, proses penyelidikan masih berlangsung dan tidak terpengaruh terhadap objek sengketa. Bahkan dapat mempengaruhi citra Kejaksaan itu sendiri sebagai lembaga yang tidak transparan.
"Karena apa yang dilaporkan bertentangan dengan kewajiban yang masih melekat kepadanya, laporan tersebut menjadi preseden buruk bagi keberlangsungan penegakan hukum atas dugaan pelanggaran HAM berat ke depan karena pernyataan tersebut tercatat dalam risalah sidang DPR RI sebagai dokumen negara yang berpotensi dijadikan dasar atau pedoman bagi Tergugat untuk menyikapi permasalahan TSS (Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II-red) ke depan sebagaimana Tergugat mengutip hasil Rapat Paripurna DPR RI tanggal 9 Juli 2001," ujar majelis yang diketuai Andi M Ali Rahman.
"Tindakan Tergugat demikian selain mengandung kebohongan (bedrog) juga melanggar asas kecermatan dari asas-asas umum pemerintahan yang baik karena tidak memperhatikan nilai hukum yang terkandung dalam Putusan MK No. 18/PUU- V/2008 tanggal 21 Februari 2008," putus majelis yang beranggotakan Umar Dani dan Syafaat.
PTUN Jakarta memahami kendala proses penegakan hukum terhadap dugaan pelanggaran HAM berat yang melibatkan dua institusi. Dan berkaca pada kegagalan dalam mengungkap pelanggaran HAM masa lalu pada case yang lain.
"Sehingga dalam penanganan TSS ini Kejaksaan lebih serius dan teliti terhadap syarat formil dan syarat materil yang harus dipenuhi dalam tahap penyelidikan untuk meningkatkan ke status penyidikan sehingga dalam proses itu di beberapa aspek menemui kendala. Terkait kendala tersebut Pengadilan tidak akan menguraikan lebih jauh karena di luar aspek hukum administrasi sehingga tidak menjadi dasar pertimbangan hukum ini," ujar majelis.
Namun Jaksa Agung merasa putusan tersebut tidak tepat sehingga akan mengajukan banding. "Bahwa atas putusan Pengadilan TUN Jakarta tersebut, tim jaksa pengacara negara selaku kuasa Tergugat sangat menghormati atas putusan Pengadilan TUN tersebut," kata Kapuspenkum Kejagung Hari Setiyono dalam keterangannya, Rabu 4 November kemarin.&nbsp;
Pun Kejagung tidak tinggal diam mengenai putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) DKI Jakarta dan menyiapkan upaya hukum banding.
"Melihat pada banyaknya kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh PTUN Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, banyaknya kewajiban pemeriksaan alat bukti yang tidak dilakukan oleh pengadilan PTUN dan banyaknya kesimpulan-kesimpulan yang dibuat tidak berdasarkan kepada alat bukti yang ada, maka kami mempersiapkan diri bahwa putusan ini adalah putusan yang tidak benar dan kami harus melakukan banding atas satu putusan yang tidak berdasarkan kepada hukum acara yang seharusnya dilakukan," kata Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun), Feri Wibisono, Kamis 5 November 2020.
Feri menerangkan hakim PTUN telah mengabaikan alat bukti dari saksi ahli. Hakim pun, sebut Feri, tidak menilai keterangan ahli yang merupakan kewajibannya berkaitan dengan alat bukti.
"Dalam putusan, disamping mencampuradukkan, PTUN Jakarta juga telah mengabaikan adanya alat bukti dari seorang ahli yang jelas menyampaikan surat terbuka tidak bisa dikategorikan banding administrasi walaupun kewenangan hakim untuk menilai keterangan ahli, namun hakim berkewajiban untuk melakukan penilaian, tapi PTUN Jakarta tidak melakukan penilaian berkaitan alat bukti, sehingga di samping mencampuradukkan terkait ketentuan banding administrasi yang tidak sesuai ketentuan yang berlaku, PTUN juga mengabaikan alat bukti yang harusnya dipertimbangkan," katanya.
Feri melihat hakim mencampuradukkan kepentingan yang mengabaikan objek sengketa. Padahal para penggugat yang merupakan keluarga korban memiliki kepentingan terkait penanganan perkara sementara jawaban Jaksa Agung tidak memiliki kepentingan apapun.
"Sementara yang menjadi objek sengketa bukan perkaranya. Penjelasan Jaksa Agung di rapat kerja Komisi III DPR, sehingga di sini hakim PTUN mencampuradukkan bahwa para penggugat orang tua korban itu memiliki kepentingan terkait penanganan perkara, tetapi jawaban di DPR tadi, yang bersangkutan tidak memiliki kepentingan. Jadi hakim salah karena mencampuradukkan kepentingan yang menjadi syarat dalam proses satu perkara," kata Feri.
Feri mengungkapkan hakim dalam pertimbangannya menyebut Jaksa Agung melakukan kebohongan dan melanggar asas kecermatan. Namun pada kenyataannya, menurut Feri, hakim telah mengabaikan alat bukti berupa video rekaman saat rapat kerja tersebut.
"Ada pertimbangan PTUN menyatakan bahwa hakim mempertimbangkan JA tidak menguraikan proses penyelidikan, menyembunyikan fakta, sehingga hakim mempertimbangkan Jaksa Agung mengandung kebohongan, sehingga melanggar asas kecermatan. Kenyataannya, PTUN Jakarta telah mengabaikan alat bukti yang sangat penting, yaitu video rekaman rapat kerja," ujarnya.

Gak Terima Jaksa Agung Divonis Berbohong, Jamdatun Tuding Hakim Abai

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi