JAKARTA, REQnews - Sekjen PPP Arsul Sani menduga dilaporkannya Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Suharso Monoarfa, ke KPK terkait dugaan gratifikasi soal penggunaan pesawat jet pribadi ada kaitannya dengan pencalonannya sebagai Ketum definitif pada Muktamar PPP.
"Saya menduga begitu (terkait pencalonan Suharso di Muktamar PPP). Bagian dari persaingan internal saja," kata Arsul, Jumat, 6 November 2020. Untuk diketahui, PPP akan menggelar Muktamar pada Desember 2020 mendatang yang salah satu agendanya adalah memilih ketua umum.
Arsul pun bicara soal Nizar Dahlan, yang melaporkan Suharso ke KPK. Menurutnya, Nizar tidak pernah aktif dalam kegiatan partai dan sebelumnya adalah kader PBB. Menurutnya, laporan gratifikasi itu mengada-ada dan menunjukkan yang bersangkutan tidak paham tentang ketentuan gratifikasi yang patut dilaporkan kepada KPK sebagaimana diatur dalam Pasal 12 B UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).
Dijelaskannya, penggunaan jet pribadi itu bukanlah suatu gratifikasi karena tak terkait dengan jabatan Suharso sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional.
"Apa yang dilaporkan tersebut sepanjang yang menyangkut penggunaan pesawat udara oleh kami sebagai pengurus PPP bukanlah gratifikasi seperti dimaksud Pasal 12 B UU Tipikor di atas atas dasar beberapa hal. Pertama, pesawat yang kami tumpangi dalam kapasitas kami sebagai pengurus PPP, tidak ada hubungannya dengan jabatan sebagai Menteri atau anggota DPR," jelas Arsul.
Selain itu, Arsul mengatakan pengurus PPP yang menumpang pesawat itu bersama Suharso bukanlah penyelenggara negara dan tengah menjalani kegiatan partai yang dilaksanakan di hari libur. Arsul menegaskan pihaknya juga membayar biaya pemakaian pesawat itu.

Arsul Duga Laporan Gratifikasi Suharso Terkait Pemilihan Ketua Umum PPP

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi