Soal Habib Rizieq, Fadli Zon dan Mahfud MD Saling Berbalas di Medsos

JAKARTA, REQNews - Kepulangan Habib Rizieq Shihab ke Indonesia menuai pro dan kontra. Baik dari masyarakat maupun pemerintah dan DPR. Di media sosial Politikus Partai Gerindra, Fadli Zon saling berbalas komentar dengan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD.

Fadli Zon menyebut pemerintah tak berlaku adil terkait kepulangan Habib Rizieq ke Indonesia. Komentar tersebut dibalas Mahfud MD yang menegaskan pemerintah Indonesia sudah berupaya untuk membantu kepulangan Rizieq ke Indonesia.

"Pak Fadli Zon, awal-awal saya jadi Menkopolhukam saya sudah mencoba menghubungi teman-teman yang dekat dengan Rizieq. Maksud saya akan membantu jika diperlukan," tulis Mahfud dalam akun Twitter pribadinya @mohmahfudmd, Jumat, 6 November 2020 malam.

Akan tetapi, Mahfud malah mendapatkan sebuah video yang menampilkan pernyataan Rizieq enggan pulang jika dibantu oleh pemerintah. Bahkan, pernyataan tersebut dilontarkan Rizieq dengan sumpah.

"Tapi saya dikirimi video sumpah dia tak mau bantuan pemerintah. Coba lihat ini. Bagaimana kalau kita mau membantu tapi ditolak? Kok salah terus?" ucapnya.

Fadli Zon pun kembali merespons cuitan Mahfud dengan mengatakan dia tidak mengetahui bahwa Rizieq Shihab pernah menolak bantuan pemerintah. Fadli menuturkan, mungkin saja ada latar belakang lain yang menyebabkan Rizieq bisa bereaksi seperti itu.

"Pak @mohmahfudmd, saya tak tahu latar belakang penyataan HRS tersebut. Mungkin saja ada peristiwa atau pengalaman tertentu yang mengiringinya," kata Fadli membalas cuitan Mahfud.

Fadli kembali menuturkan Rizieq Shihab tidak boleh dipojokkan meski menolak bantuan dari pemerintah. Menurut Fadli, pemulangan Rizieq ke Indonesia seharusnya tidak dipersulit. "Kalaupun HRS tak mau minta bantuan pemerintah, bukan berarti boleh dipojokkan atau malah dipersulit. Bukankah begitu?" ujar Fadli.

Menurut Mahfud, Rizieq seharusnya melengkapi dokumen pribadi jika memang ingin pulang ke Indonesia. Rizieq, kata Mahfud, tidak pernah melaporkan masalah apapun ke Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Arab Saudi.

"Konteksnya sebagai pemerintah saya mau membantu tapi dijawab dengan video itu. Kalau kita mau bantu kan harus punya dokumen dan tandatangan dia. Bagaimana kita mendapatkan itu sementara ada sumpah begitu, selain itu dia tak melaporkan masalahnya ke KBRI, dari mana kita bisa membantu tanpa dokumen," kata Mahfud.