JAKARTA, REQnews - Kapen Kogabwilhan III Kolonel Czi IGN Suriastawa, menyatakan aksi pemerasan oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB) sudah menjadi rahasia umum.

Hal tersebut diungkapkan Kolonel Suriastawa menanggapi pernyataan Bupati Intan Jaya, Natalis Tabuni yang mengatakan Dana Desa di Papua kerap dirampok oleh KKB untuk membeli senjata.

Dia mengungkit penyergapan KKB oleh tim penegakan hukum gabungan TNI-Polri beberapa waktu yang lalu di Kampung Jalai yang juga bermotif meminta Dana Desa. Dia mengapresiasi pernyataan Bupati Intan Jaya yang secara terbuka menyampaikan hal ini kepada publik.

"Ini menunjukkan bahwa warga masyarakat yang selama ini terancam karena diintimidasi oleh KKB, mulai berani menyuarakan kebenaran. Fakta ini harus diketahui oleh publik secara luas, agar makin paham bahwa akar masalah di Papua adalah keberadaan KKB yang dibantu oleh pendukungnya yang ada di dalam dan di luar negeri," kata Kolonel Suriastawa, dalam keterangan yang diterima, Kamis, 5 November 2020.

Polri sebenarnya sudah lama menemukan indikasi Dana Desa digunakan untuk membantu KKB. Kapolda Papua Irjen Paulus Waterpauw mewanti-wanti para kades untuk tidak terlibat. "Indikasi itu kami temukan di lapangan. Sehingga, ke depan para kepala desa atau kampung tidak lagi membantu dengan menggunakan Dana Desa," kata Paulus Waterpauw di Jayapura, beberapa waktu lalu.

Dia mengingatkan, Dana Desa dialokasikan pemerintah untuk mempercepat kesejahteraan masyarakat di desa atau kampung. Sehingga tidak tepat jika dipakai untuk membantu KKB. Meski tak menyebut kampung yang menyalahgunakan Dana Desa, Paulus mengatakan akan menindak tegas pihak yang kedapatan melanggar.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar meminta polisi mengusut dugaan penyalahgunaan Dana Desa untuk membantu KKB di Papua. Dia mendukung Polri untuk menindak pihak yang menyalahgunakan Dana Desa.

"Memang nggak boleh apa pun alasannya. Yang namanya Dana Desa harus dilakukan sesuai dengan ketentuan," kata Halim. Polri sempat menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Pemprov Papua untuk menyelidiki indikasi Dana Desa dipakai untuk membantu KKB.

"Perihal hal tersebut, sampai hari ini bersifat indikasi dan dugaan. Oleh karenanya, sedang dilakukan penyelidikan lebih mendalam dengan bekerja sama dengan PPATK dan pihak Pemprov Papua," kata Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Asep Adi Saputra di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.