JAKARTA, REQNews - Dinilai telah menimbulkan masalah, Ombudsman Republik Indonesia meminta Presiden Joko Widodo mengevaluasi keberadaan<a href="https://www.reqnews.com/news/17440/adamas-belva-eks-stafsus-milenial-jokowi-jadi-alumni-terbaik-harvard" title="Adamas Belva Eks Stafsus Milenial Jokowi Jadi Alumni Terbaik Harvard"> staf khusus (stafsus) milenial</a>. Kesalahan tersebut dapat berpengaruh pada kehormatan Presiden.
Menurut anggota Ombudsman RI Adrianus Meliala, kesalahan stafsus milenial seperti saat ini mengulang kejadian sebelumnya.
Seperti diketahui, di mana sempat terjadi pelanggaran administrasi surat menyurat oleh staf khusus presiden yang dilakukan Andi Taufan Garuda Putra yang mengirimkan surat kepada Camat Seluruh Indonesia.
"Mengingat bahwa kejadian yang dilakukan oleh staf khusus ini tidak hanya sekali saja. Maka, Ombudsman RI meminta Presiden untuk melakukan evaluasi terkait keberadaan dan fungsi staf khusus dimaksud," kata anggota Ombudsman RI Adrianus Meliala dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Senin, 9 November 2020. Ombudsman juga menyarankan Presiden memberikan sanksi untuk stafsus milenial Aminuddin Ma'ruf.
Aminuddin dinilai menyalahi wewenang dengan menerbitkan surat perintah ke seluruh Dewan Eksekutif Mahasiswa (Dema) Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) se-Indonesia untuk menghadiri pertemuan membahas Undang-Undang Cipta Kerja di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat, 7 November 2020.
"Presiden perlu melakukan evaluasi dan memberikan teguran kepada saudara Amirudin Ma&rsquo;ruf selaku staf khusus. Sehingga ke depan kejadian serupa tidak terulang kembali dan keberadaan staf khusus bisa memberikan peran yang konkret dan image positif bagi Presiden, bukan sebaliknya,&rdquo; tegas Adrianus.
Adrianus menyebut kesalahan Aminuddin berpotensi menimbulkan malaadministrasi. Stafsus tidak punya wewenang memerintah siapa pun. Yang berwenang menerbitkan surat perintah atau penugasan adalah pimpinan satuan kerja (satker).
Sementara itu, stafsus secara administratif bertanggung jawab kepada Sekretariat Kabinet sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2012 yang telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2018. Selain itu, banyak kesalahan penulisan dalam surat tersebut. Penggunaan dasar hukum dalam surat perintah juga tidak tepat.

Soal Stafsus Milenial, Ombudsman Sebut Kehormatan Presiden Dipertaruhkan

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi