Petisi Stop Izin FPI Tembus 150 Ribu

Rabu, 08 Mei 2019 – 22:30 WIB

Mendagri Tjahjo Kumolo (Foto : Setkab)

Mendagri Tjahjo Kumolo (Foto : Setkab)

JAKARTA, REQnews - Sosial media diramaikan dengan petisi menolak perpanjangan izin FPI. Petisi dengan judul Stop Izin FPI tersebut diinisiasi oleh seseorang yang bernama Ira Bisyir kepada Menteri Dalam Negeri pada Senin (6/5/2019). Hingga pukul 14.10 WIB (8/5/2019) petisi telah ditandatangani oleh 159.624 orang.

"Mengingat akan berakhirnya ijin organisasi FPI di Indonesia, mari kita bersama-sama menolak perpanjangan ijin mereka. Karena organisasi tersebut adalah merupakan kelompok radikal, pendukung kekerasan dan pendukung HTI," demikian isi petisi yang dibuat oleh Ira Bisyir.

Dalam laman resmi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) diketahui izin Organisasi Kemasyarakatan (ormas) Front Pembela Islam (FPI) akan berakhir pada 20 Juni 2019. Hal itu tercatat dalam nomor Surat Keterangan Terdaftar (SKT) 01-00-00/010/D.III.4/VI/2014. SKT FPI berlaku dari 20 Juni 2014 sampai 20 Juni 2019.

Terkait hal tersebut, menurut Juru Bicara FPI, Slamet Maarif, hal tersebut bukanlah izin melainkan pendaftaran. Slamet membenarkan bahwa status pendaftaran ormasnya akan berakhir. Jika status pendaftaran tersebut akan habis, pihaknya akan mendaftar kembali sesuai ketentuan UU yang berlaku.

Namun hingga kini FPI belum mengajukan perpanjangan pendaftaran. "Belum ada pengajuan dari FPI," kata Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo di Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Selasa (7/5/2019).

Keberadaan ormas diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan. Dijelaskan bahwa setiap ormas wajib melakukan pendaftaran. Ormas yang dinyatakan telah terdaftar akan memperoleh surat keterangan pendaftaran. (*/Thk)