JAKARTA, REQNews - Mabes Polri menghentikan 11 kasus pelanggaran tindak pidana pemilu. Dan hanya menindaklanjuti 77 perkara menjelang <a href="https://www.reqnews.com/news/24214/ancaman-badai-golput-hantui-pilkada-surabaya" title="Ancaman Badai Golput Hantui Pilkada Surabaya">Pilkada </a>Serentak 2020. Kasus-kasus tersebut dengan berbagai pelanggaran dari pemalsuan data hingga mahar politik.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Awi Setiyono mengatakan bahwa dari 77 kasus tindak pidana pemilu, sebanyak 23 perkara sudah masuk tahap II dan telah dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum (JPU).
Kemudian, dua perkara berkasnya sudah dinyatakan lengkap (P-21), dan 10 perkara tahap satu, serta 31 perkara tahap penyidikan.
"Kemudian 11 perkara (tindak pidana pemilu) sudah dihentikan karena tidak cukup alat bukti," kata Awi kepada wartawan di Mabes Polri, Jakarta, Rabu, 11 November 2020.
Awi tidak menjelaskan secara lebih detail terkait 11 perkara yang telah dihentikan oleh tim penyidik Polri yang tergabung di Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) tersebut.
Ia mengatakan, ada beberapa jenis pelanggaran tindak pidana pemilu yang saat ini ditangani Polri, seperti pemalsuan data, tidak melakukan verifikasi dan rekap dukungan, mutasi pejabat, menghilangkan hak seseorang menjadi calon, mahar politik, dan politik uang, serta kampanye dengan melibatkan pihak yang dilarang dalam undang-undang.
&nbsp;

Polri Hentikan 11 Kasus Tindak Pidana Pemilu, Ini Alasannya

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi