JAKARTA, REQnews - Sejak adanya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) di Indonesia, banyak kasus yang timbul dan kemudian berakhir dipenjara. Padahal jika ditelaah lebih detail soal UU tersebut, banyak yang tak tepat penggunaannya dalam menyelesaikan kasus atau perkara.
Presidium Koalisi Aksi Menyelematkan Indonesia (KAMI) Din Syamsuddin bahkan menilai, UU tersebut telah disalahgunakan pada pemerintahan Presiden Joko Widodo. Menurutnya, UU ITE dirancang sejak era SBY dalam rangka memantau transaksi keuangan secara elektronik yang berkaitan dengan money laundering atau pencucian uang dan korupsi.
"Namun pada rezim Jokowi disalahgunakan dengan penekanan media sosial," kata Din dalam webinar Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), Kamis, 12 November 2020. Din menilai, penyalahgunaan UU ITE ini telah membawa banyak korban. Salah satunya para aktivis KAMI yang ditangkap dan dijerat dengan UU ITE.
Ditegaskan mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah ini, UU ITE bisa mengancam pengembangan demokrasi. Jika berlanjut, ia menyebut Indonesia akan mengalami tiga tingkat kerusakan. Tingkat pertama adalah defiasi dan distorsi kehidupan nasional dari nilai dasar. Tingkat kedua kediktatoran konstitusional, dan tingkat ketiga arogansi kekuasaan.
Salah satu contoh arogansi kekuasaan adalah ketika penguasa menutup mata dan hati terhadap suara rakyat. Misalnya, Din menyebutkan permintaan penundaan pilkada oleh NU, Muhammadiyah, MUI, dan Komnas HAM. Begitu pula Omnibus Law yang didesakkan ditunda banyak elemen masyarakat, tapi penguasa menutup mata dan hati.
"Multi level damages. Kerusakan yang bertingkat-tingkat ini lah ditambah penerapan UU ITE saya kira akan membawa Indonesia jauh dari demokrasi," kata Din Syamsuddin.
Sementara itu, Pakar hukum Universitas Al-Azhar, Suparji Ahmad, menilai keberadaan UU ITE mengganggu iklim demokrasi di Indonesia. "Jelas telah mengganggu iklim demokrasi di Indonesia karena daya kritis orang menjadi tidak ada. Check and balance tidak terjadi, oposisi tidak terbangun dengan baik," katanya.
Dia menjelaskan hal itu terjadi karena adanya legislative error atau kesalahan pada proses penyusunan legislasi. UU ITE seharusnya untuk transaksi elektronik. Namun, kata Suparji, aturan tersebut kini dijadikan alat politik. "Kenapa jadi alat politik? Karena menggabungkan transaksi elektronik dan informasi elektronik. Jadi ada kesalahan sejak lahir," ujarnya.
Selain itu, Suparji juga menyebut sejumlah pasal karet dalam UU ITE, yakni Pasal 27, 28, dan 29 yang multitafsir menjadikan UU ITE dijadikan alat politik. Pasal abu-abu tersebut dinilai tidak memberikan kepastian hukum dan rumusan yang jelas. Sehingga, Suparji mengatakan, tidak heran jika UU ITE menjadi undang-undang yang paling banyak diuji di Mahkamah Konstitusi.
Faktor lainnya, Suparji menyampaikan, bahwa penegak hukum di Indonesia tidak independen dan cenderung beraroma politik. "Sehingga profesionalitas integritas menyebabkan situasi penegakan hukum UU ITE mengganggu demokrasi," katanya. Menurut Suparji, menguji UU ITE ke Mahkamah Konstitusi tidak akan menyelesaikan persoalan. Demikian juga dengan legislative review dianggap tidak memberikan perbaikan signifikan.
Karena itu, Suparji menyarankan agar advokat dalam melakukan pembelaan terhadap kasus yang menyangkut UU ITE bisa lebih profesional agar undang-undang tersebut berada di jalur yang benar dalam koridor hukum demokratis.

UU ITE, Pasal Karet yang Disalahgunakan Seenaknya

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi