JAKARTA, REQnews – Dengan dijatuhkannya hukuman oleh Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan pada hari Senin 28 Januari 2019 yang memvonis Ahmad Dhani Prasetyo 1 tahun 6 bulan (1,5 tahun) penjara dalam kasus ujaran kebencian dalam pandangan Institute for Criminal and Justice Reform (ICJR) telah menambah rentetan panjang korban dari pasal karet UU ITE. "ICJR sudah jauh hari merekomendasikan mencabut dan meninjau ulang pasal-pasal yang multi tafsir dan berpotensi disalahgunakan untuk mengancam kebebasan berekspresi dalam UU ITE, seperti pasal 27 ayat 3 maupun pasal 28 ayat 2.," seperti yang diungkap ICJR dalam web resminya pada, Rabu (30/1/2019). Selain itu, penafsiran pasal-pasal dalam UU ITE kerap kali membelenggu praktik pengadilan yang eksesif. Sebagaimana contoh mengenai ujaran kebencian, ujaran kebencian yang dimaksud dalam KUHP adalah ujaran kebencian dalam rangka menghasut sedangkan dalam UU ITE pengaturannya dibuat lebih karet sehingga lebih mudah digunakan. KUHP mengatur beberapa unsur kunci seperti “di muka umum” dan “antar golongan”. Dimana UU ITE memberikan penafsiran yang lebih luas dengan menggunakan istilah “menyebarkan” dan juga mencakup “individu”. Hal ini menimbulkan multi tafsir karena dalam UU ITE, penggunaannya bisa sangat luas dan tidak ditujukan untuk propoganda kebencian semata, namun bisa ditempatkan dalam konteks ekspresi yang lebih privat seperti penghinaan individu atau kelompok tertantu yang tidak masuk dalam defenisi golongan seperti yang ada dalam Pasal 156 KUHP. ICJR melihat bahwa Implementasi pasal pasal dalam UU ITE salam ini dianggap bermasalah karena penggunaan yang tidak memiliki standar yang ketat. Penggunaan pasal 28 ayat (2) Jo Pasal 45 UU ITE jarang diterapkan secara lebih cermat. Pada dasarnya penggunaan pasal-pasal ini harus lebih presisi dan tepat, sehingga dapat secara efektif memberikan rasa keadilan bagi publik namun di sisi lain juga tidak membunuh kebebasan berekspresi warganegara serta menciptakan iklim ketakutan dalam bereskpresi dan berpendapat. Atas dasar tersebut, ICJR mendorong untuk mengevaluasi UU ITE dari segi substansi maupun implementasinya. Jika rumusannya masih karet dan multitafsir, maka dapat digunakan rumusan lama yang terdapat di KUHP dengan beberapa penyesuaian. (nls)

ICJR: Ahmad Dhani Korban UU ITE

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi