JAKARTA, REQnews - Ketua Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta, Wibi Andrino menilai langkah Pemprov DKI sudah tepat dengan memberikan surat dan memberikan sanksi berupa denda terkait acara Habib Rizieq Shihab.
Oleh karena itu, katanya, Fraksi NasDem di DPRD DKI Jakarta memastikan tidak akan menggunakan hak interpelasi terhadap Gubernur DKI Anies Baswedan. "Tidak. Pertama, kami memandang bahwa Pak Gubernur sudah menjalankan apa yang dia tulis dalam Pergub, sudah mengimbau, sudah melakukan denda, jadi mau apa lagi?&rdquo; kata Wibi, Selasa (17/11).
Dia menilai, massa yang menghadiri kediaman pentolan Front Pembela Islam (FPI) pada Sabtu lalu, 14 November 2020, tidak akan mampu ditangani dengan keterbatasan jumlah personel yang dimiliki Pemprov DKI. Dibanding menindak masa dengan langkah keras, Wibi sepakat Pemprov menjatuhkan sanksi. Lagi pula, imbuhnya, pembubaran paksa hanya menimbulkan keributan.
"Mau kita bubarkan secara paksa? Ini berbeda, kita sama-sama tahu, kalau terjadi pemaksaan pembubaran itu bisa terjadi bentrok, kalau chaos, siapa yang dirugikan?&rdquo; ujarnya. Dia menambahkan, agar tidak ada lagi pihak yang menyudutkan Anies atas kerumunan besar di kediaman Rizieq.
"Saya juga minta pihak-pihak ini tidak main lempar kesalahan, tapi kita ambil langkah yang lebih solutif. Tidak ada niat membiarkan kerumunan, tidak ada niat sedikitpun," tandasnya.

Jika Massa Habib Rizieq Dibubarkan Paksa Berujung Bentrok, Siapa Tanggungjawab?

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi