JAKARTA, REQnews - Pengamat politik Ujang Komarudin menilai, pemanggilan terhadap Anies Baswedan oleh Polri tidak sepenuhnya tepat. Pasalnya, yang berhak memanggil Gubernur DKI Jakarta itu adalah Menteri Dalam Negeri (Mendagri) atau Presiden.
Sebab, kata Ujang, Gubernur adalah perwakilan pemerintah pusat di daerah. Akan tetapi, Direktur Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) enggan berspekulasi. &ldquo;Pemanggilan itu bisa saja hanya untuk klarifikasi saja,&rdquo; katanya, Selasa, 17 November 2020.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi menganggap pemanggilan Anies itu merupakan hal yang wajar sebagai bentuk koordinasi dan klarifikasi. &ldquo;Kalau dipanggil untuk kordinasi dan klarifikasi itu hal yang biasa,&rdquo; ujarnya.
Akan tetapi, politisi PKS ini menekankan bahwa Anies Baswedan sejatinya sudah menjalankan tugas sebagai kepala daerah dengan baik. Yakni dengan menjalankan tiap prosedur yang ada, bahkan tidak segan dalam memberikan sanksi berupa denda Rp50 juta kepada Rizieq Shihab.
&ldquo;Pak Gubernur sudah menjalankan apa yang harus dijalankan sebagai pemerintah daerah, salah satunya penegakkan denda,&rdquo; ujarnya.
Sebagamana diketahui, Polda Metro Jaya pada Selasa 17 November 2020 memanggil Anies Baswedan untuk diminta klarifikasi terkait acara Habib Rizieq Shihab yang menghadirkan banyak massa di tengah kondisi pandemi Covid-19. Selain Anies, polisi juga sudah mengirimkan surat kepada sejumlah pihak, mulai dari KUA, RT, RW, Lurah, Camat dan Wali Kota Jakarta Pusat Bayu Meghantara, juga Satgas covid-19 setempat juga untuk dimintai klarifikasinya.

Seharusnya Mendagri yang Panggil Anies Baswedan Bukan Polisi

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi