JAKARTA, REQNews - Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana menilai, Peraturan <a href="https://www.reqnews.com/news/24842/diperiksa-kpk-marzuki-alie-ngomongin-duit-rp-6-miliar" title="Diperiksa KPK, Marzuki Alie Ngomongin Duit Rp 6 Miliar">Komisi Pemberantasan Korupsi </a>Nomor 7 Tahun 2020 (PerKom 7/2020) tentang Organisasi dan Tata Kerja KPK bertentangan dengan Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
"Penting untuk diketahui bahwa Pasal 26 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak direvisi dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019," kata Kurnia, Rabu, 18 November 2020.
Dia menilai struktur di KPK seharusnya tidak ada perubahan. Seperti Bidang Pencegahan, Bidang Penindakan, Bidang Informasi dan Data, dan Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat.
Tapi tertuang dalam PerKom 7/2020 malah terdapat beberapa penambahan seperti Bidang Pendidikan dan Peran serta Masyarakat dan Bidang Koordinasi dan Supervisi. Ini sudah terang benderang bertentangan dengan UU KPK.
Ada 19 jabatan baru dimasukkan dalam restrukturisasi organisasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal ini tertuang, melalui Peraturan Komisi (Perkom) Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja KPK.
Melihat isinya, dalam Perkom 7/2020, ada 19 bidang, mulai dari kedeputian, direktorat, atau jabatan baru yang tidak dimiliki dalam struktur yang tercatat dalam Perkom nomor 03 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja KPK.
Perkom baru ini itu sudah ditandatangani oleh Ketua KPK Firli Bahuri pada 6 November 2020 dan diundangkan 11 November 2020.
Berikut rinciannya 19 jabatan baru yang sebelumnya tidak ada dalam struktur:
1. Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat 2. Direktur Jejaring Pendidikan 3. Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi 4. Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat 5. Direktur Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi 6. Sekretaris Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat 7. Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi 8-12. Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah I sampai V 13. Sekretaris Deputi Koordinasi dan Supervisi 14. Direktur Antikorupsi dan Badan Usaha 15. Direktur Manajemen Informasi 16. Direktur Deteksi dan Analisis Korupsi 17. Pusat Perencanaan Strategis Pemberantasan Korupsi 18. Staf Khusus 19. Inspektorat
Selain menambah 19 jabatan baru, KPK juga mencoret tiga bidang atau jabatan dalam struktur baru KPK, berikut rinciannya:
1. Deputi Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat 2. Direktur Pengawas Internal 3. Unit Kerja Pusat Edukasi Antikorupsi/ACLC

Duh, 19 Jabatan Baru di KPK Diduga Bertentangan dengan UU

Berita Terkait

Berita Rekomendasi