Perintah Presiden, Ikuti Kata Tito atau Jabatan Kepala Daerah Hilang!

Kamis, 19 November 2020 – 09:32 WIB

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian

JAKARTA, REQnews - Pasca kegiatan yang menyebabkan terjadinya kerumunan massa terkait kehadiran Habib Rizieq Shihab, pemerintah pusat mulai "menebar ancaman" ke para Kepala Daerah. Tak main-main, ancamannya pencopotan jabatan.

Ancaman pencopotan jabatan itu disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian melalui Instruksi Mendagri tentang penegakan Protokol Kesehatan (Prokes) guna merespons terjadinya kerumunan massa di daerah yang terjadi akhir-akhir ini.

"Berkaitan dengan beberapa daerah yang terjadi kerumunan besar akhir-akhir ini dan seolah tidak mampu menanganinya, maka hari ini saya keluarkan instruksi Mendagri tentang penegakan prokes. Di sini menindaklanjuti arahan Presiden pada Senin lalu untuk menegaskan konsistensi kepatuhan (pencegahan) Covid dan mengutamakan keselamatan rakyat," kata Tito dalam rapat bersama Komisi II DPR di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu, 18 November 2020.

Instruksi Mendagri itu akan dibagikan kepada seluruh daerah. Ditegaskan Tito, sanksi pemberhentian kepala daerah itu akan dilakukan jika melanggar ketentuan dan dianggap tidak mampu menegakan Prokes. "Saya sampaikan kepada gubernur, bupati, dan wali kota untuk mengindahkan instruksi ini karena ada risiko menurut UU. Kalau UU dilanggar, dapat dilakukan pemberhentian. Ini akan saya bagikan, hari ini akan saya tanda tangani dan saya sampaikan ke seluruh daerah," ujar Tito.

Sementara itu, Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Safrizal mengatakan, Instruksi Mendagri Nomor 6 Tahun 2020 merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Jokowi pada rapat terbatas kabinet Senin, 16 November 2020 lalu di Istana Merdeka Jakarta.

Dalam rapat kabinet itu, kepala negara menegaskan tentang pentingnya konsistensi kepatuhan protokol kesehatan Covid-19 dan mengutamakan keselamatan rakyat.Safrizal menjelaskan, Instruksi Mendagri No 6/2020 ini memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain, UU 4/1984 tentang Wabah Penyakit Menular, UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU 9/2015 tentang Perubahan Kedua atas UU 23/2014 tentang Pemda, UU 6/2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, Peraturan Pemerintah 21/2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19.

Peraturan Presiden 82/2020 tentang Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Peraturan Menteri Kesehatan 9/2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan Covid-19 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri 20/2020 tentang Percepatan Penanganan Covid-19 di Lingkungan Pemda.