JAKARTA, REQnews - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berpandangan, pejabat BUMN terutama komisaris yang merangkap jabatan, dipastikan tidak dapat menjalankan tugasnya dengan maksimal. Ketua KPK, Agus Rarhardjo menyindir hal ini saat berpidato di acara Seminar Sehari dengan tema, "Bersama Menciptakan BUMN Bersih Melalui Satuan Pengawasan Intern (SPI) yang Tangguh dan Tepercaya" yang dihadiri Menteri BUMN Rini Soemarno dan jajarannya. "Kita mengalami hari ini, banyak sekali komisaris yang tidak bisa full time di badan usaha itu. Saya mengharapkan sebenarnya terjadi reformasi birokrasi yang tuntas supaya tidak ada rangkap jabatan. Karena dengan rangkap jabatan kerjanya separuh-separuh, di dirjen separuh, di komisaris separuh. Apalagi ada dirjen jadi komisaris beberapa BUMN," beber Agus Rahardjo pada Kamis (9/5/2019). Agus juga menekankan perlunya pengawasan di BUMN. Ia menyebut pengalaman beberapa negara maju yang menyebut Irjen tidak berada di bawah Menteri, namun langsung dib awah presiden. "Nah kalau kita melihat pengalaman dari negara maju, misalkan di Amerika, yang namanya inspektur jebderal, tidak dibawah menteri masing-masing, langsung ke Presiden. sehingga mereka bisa melakukan pengawasan terhadap Menteri." Selanjutnya Agus menyinggung SPI. Ia mengatakan, serikat pekerja juga pada umumnya ada di bawah bayang-bayang direktur utama. "Kami melihat di BUMn juga begitu, BUMN itu ada SPI yang pasti dibawah bayang-bayang direktur utama, ada komisaris yang mempunyai komite auditor kalau enggak salah tapi tidak mempunyai tangan ke dalam, nah kementerian BUMN karena dianggap mereka sudah harus mandiri, inspektoratnya juga tidak bisa masuk ke BUMN," ulas Agus. Ketua KPK ini pun mengusulkan perlu ada penguatan inspektorat agar bisa mengawasi BUMN. "Mungkin kalau saya melihat dari pengalaman itu, ini teman-teman inspektorat harus diberi taring, diberi kemampuan. Diberi orang yang paling bagus, resources disediakan. Kemudian bisa melakukan penilaian secara objektif terhadap perjalanan dari badan usaha itu sehari-hari. Kemudian ditaruh di mana, itu harus kita pikirkan. Apakah melekat jadi tangannya komisaris, lakukan check and balances ke direksi, itu harus kita pikirkan," demikian Agus berpendapat, Agus selanjutnya mengingatkan para peserta seminar yang terdiri dari para pejabat BUMN untuk tidak terlibat korupsi. Kuntungan dari BUMN, demikian ia berharap, bisa bermanfaat bagi bangsa. "Di bawah itu ada juga ruang tahanan. Kalau ada keadaan darurat, Bapak-Ibu bisa juga ketemu dengan itu. Oleh karena itu, saya mengingatkan agar Bapak-Ibu tidak tersandung hal yang sama," sentil Agus. BUMN itu menurutnya sangat besar, memiliki nilai aset hingga Rp 8 ribu triliun. "Omzetnya sudah melebihi APBN kita. Kalau APBN kita hanya Rp 2.400 triliun, BUMN sudah Rp 2.800 triliun. Uang sebesar itu harus memberi manfaat sebesar-besarnya bagi bangsa dan negara kita," tutup Agus.(*)

Rangkap Jabatan Komisaris BUMN Disindir Ketua KPK

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi