Punya Hak Politik, Jokowi Tegaskan Tak Masalah Gibran dan Bobby Maju Pilkada

Kamis, 19 November 2020 – 13:02 WIB

Presiden Joko Widodo

Presiden Joko Widodo

JAKARTA, REQnews - Meski mendapat tanggapan miring dari banyak kalangan, namun Presiden Joko Widodo menegaskan anak-anaknya memiliki hak politik yang sama seperti tiap warga negara lainnya, yaitu hak untuk dipilih dan memilih.

Pernyataan itu disampaikan Jokowi menanggapi pertanyaan soal putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, yang maju sebagai calon wali kota Solo. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengaku, tak pernah memaksa anak-anaknya mengikuti jejaknya untuk berpolitik.

"Saya tidak pernah memaksakan kepada anak-anak saya untuk mengikuti saya atau terjun ke politik. Ndak ada. Itu hak politik tiap warga negara, termasuk anak-anak saya memiliki hak politik," kata Jokowi dalam wawancara eksklusif Rosi dan Presiden RI di Kompas TV, beberapa waktu lalu.

Selain Gibran, menantu Jokowi, Bobby Afif Nasution, juga maju sebagai calon wali kota Medan. Menurut Jokowi, dirinya telah bertanya dan memastikan kesungguhan Gibran dan Bobby saat hendak berkontesasi di Pilkada 2020. Dia pun mengaku membiarkan anak dan menantunya mencari jalan sendiri untuk maju sebagai calon kepala daerah.

"(Saya tanya) apa sudah kamu hitung? Sudah kamu kalkulasi? Ya sudah jalan. Tapi mencari partainya, mencari sendiri. Kemudian saat kampanye juga sendiri," ujarnya. Jokowi menilai, tak ada masalah dengan majunya Gibran dan Bobby di panggung Pilkada 2020. Sebab, keduanya mengikuti proses pemilihan yang demokratis.

Jokowi mengatakan, baik Gibran maupun Bobby bisa saja kalah. "Ingat bahwa ini bisa menang atau kalah. Masyarakat kita sudah pintar. Kalau dipilih oleh rakyat ya berarti bisa, kalau tidak dikehendaki ya tidak menang. Artinya ini proses demokrasi yang kita jalankan," kata dia.

Jokowi pun membantah salah satu alasan yang melatarbelakangi keputusan Pilkada 2020 digelar 9 Desember karena keikutsertaan Gibran dan Bobby. Menurut Jokowi, pilkada sudah ditunda dari yang semula dilaksanakan September menjadi Desember.

Dia kemudian mencontohkan beberapa negara yang tetap menggelar pemilu di tengah pandemi, seperti Amerika Serikat dan Myanmar. Yang terpenting, sambungnya, adalah pelaksanaan protokol kesehatan agar pilkada berlangsung aman. "Kita ini sudah ditunda dari September ke Desember. Jadi jangan dibawa kemana-mana," ucap Jokowi.