JAKARTA, REQnews - KPK mengingatkan Kapolda Metro Jaya baru Irjen Mohammad Fadil Imran, agar segera Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
"Berdasarkan data pada laman e-LHKPN, yang bersangkutan belum menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atau LHKPN-nya kepada KPK," kata Plt Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan, Ipi Maryati, Jumat, 20 November 2020.
Sebagai bagian penting dari upaya pencegahan korupsi, sambungnya, KPK selalu mengingatkan para Penyelenggara Negara (PN) dan wajib lapor LHKPN agar melaporkan kekayaannya secara periodik sesuai dengan peraturan.
Menurut Ipi, Irjen Fadil Imran, sebagai penyelenggara negara, wajib melaporkan dan mengumumkan kekayaannya. Ketentuan tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara.
"Mewajibkan PN untuk bersedia melaporkan dan mengumumkan kekayaannya sebelum dan setelah menjabat, juga diperiksa kekayaannya sebelum, selama, dan setelah menjabat," katanya.
Seperti diketahui, Kapolri Jenderal Idham Azis melantik Irjen Mohammad Fadil Imran sebagai Kapolda Metro Jaya yang baru. Irjen Fadil menggantikan posisi Irjen Nana Sudjana yang dimutasi menjadi Koorsahli Kapolri.
Upacara serah-terima jabatan delapan Kapolda digelar di ruang Rupatama Mabes Polri, Jumat, 20 November 2020. Upacara dipimpin oleh Kapolri.
Serah-terima jabatan sejumlah Kapolda tercantum dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/3222/XI/Kep/2020 tertanggal 16 November 2020. Perihal surat itu tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan dalam Jabatan di Lingkungan Polri.
Irjen Fadil Imran sebelumnya menjabat Kapolda Jawa Timur (Jatim). Setelah ditinggal Irjen Fadil Imran, jabatan Kapolda Jatim digantikan oleh Irjen Nico Afinta, yang sebelumnya menjabat Kapolda Kalsel.
JAKARTA, REQnews - KPK mengingatkan Kapolda Metro Jaya baru Irjen Mohammad Fadil Imran, agar segera Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
"Berdasarkan data pada laman e-LHKPN, yang bersangkutan belum menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atau LHKPN-nya kepada KPK," kata Plt Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan, Ipi Maryati, Jumat, 20 November 2020.
Sebagai bagian penting dari upaya pencegahan korupsi, sambungnya, KPK selalu mengingatkan para Penyelenggara Negara (PN) dan wajib lapor LHKPN agar melaporkan kekayaannya secara periodik sesuai dengan peraturan.
Menurut Ipi, Irjen Fadil Imran, sebagai penyelenggara negara, wajib melaporkan dan mengumumkan kekayaannya. Ketentuan tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara.
"Mewajibkan PN untuk bersedia melaporkan dan mengumumkan kekayaannya sebelum dan setelah menjabat, juga diperiksa kekayaannya sebelum, selama, dan setelah menjabat," katanya.
Seperti diketahui, Kapolri Jenderal Idham Azis melantik Irjen Mohammad Fadil Imran sebagai Kapolda Metro Jaya yang baru. Irjen Fadil menggantikan posisi Irjen Nana Sudjana yang dimutasi menjadi Koorsahli Kapolri.
Upacara serah-terima jabatan delapan Kapolda digelar di ruang Rupatama Mabes Polri, Jumat, 20 November 2020. Upacara dipimpin oleh Kapolri.
Serah-terima jabatan sejumlah Kapolda tercantum dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/3222/XI/Kep/2020 tertanggal 16 November 2020. Perihal surat itu tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan dalam Jabatan di Lingkungan Polri.
Irjen Fadil Imran sebelumnya menjabat Kapolda Jawa Timur (Jatim). Setelah ditinggal Irjen Fadil Imran, jabatan Kapolda Jatim digantikan oleh Irjen Nico Afinta, yang sebelumnya menjabat Kapolda Kalsel.

Kapolda Metro Irjen Fadil Imran Diingatkan KPK, Kasus Apa?

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi