JAKARTA, REQNews - Surat Keterangan Terdaftar (SKT) telah berakhir pada Juni 2019 sehingga saat ini Front Pembela Islam (FPI) tak terdaftar sebagai ormas di Kementerian Dalam Negeri. Namun hal itu menurut FPI bukan sesuatu yang penting.
Sekretaris Bantuan Hukum DPP Front Pembela Islam (FPI) Yanuar Aziz menegaskan pihaknya tidak peduli organisasi masyarakat (ormas) FPI tidak terdaftar di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
"Nggak peduli," tegas Yanuar, Jumat, 20 November 2020.
Menurut dia, Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Kemendagri tidak memiliki manfaat untuk FPI. Karena FPI akan tetap menjadi pembela Islam di Tanah Air.
"Mau diterbitkan atau tidak diterbitkan SKT, toh bagi FPI tidak ada manfaat sedikit pun. Tanpa SKT pun FPI tetap akan menjadi pembela agama dan pelayan umat," ujar dia.
Yanuar menerangkan, setiap ormas tidak wajib mendaftarkan organisasinya ke Kemendagri hanya untuk SKT. SKT Kemendagri, lanjut dia, hanya untuk akses mendapatkan dana bantuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"FPI selama ini mandiri secara dana, tidak pernah minta dana APBN," tuturnya.
Sementara itu, Kementerian Dalam Negeri memastika bahwa FPI saat ini tidak terdaftar sebagai ormas. "FPI pernah terdaftar sebagai salah satu ormas di Kementerian Dalam Negeri, dan terakhir status terdaftarnya berakhir pada Juni 2019," ujar Kapuspen Kemendagri Benny Irwan, Jumat, 20 November 2020.
Masa berlaku FPI sebagai ormas tidak diperpanjang karena terdapat syarat yang masih belum bisa dipenuhi oleh ormas yang dikomandoi Rizieq Shihab itu.
"FPI mengajukan perpanjangan, namun Surat Keterangan Terdaftar (SKT) belum bisa diperpanjang karena masih terdapat persyaratan yang belum dipenuhi dan dengan itu, FPI menyatakan untuk tidak memperpanjang SKT karena belum bisa memenuhi persyaratan," jelasnya.
&nbsp;

Tak Terdaftar di Kemendagri, FPI: SKT Tak Memiliki Manfaat

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi