JAKARTA, REQnews - Komando Operasi Khusus Tentara Nasional Indonesia (Koopsus TNI) salah satu tugas utamanya memang menjaga keutuhan NKRI. Termasuk tindak tanduk sekelompok massa yang terus mempolitisasi agama demi kepentingannya.
Bahkan pasukan ini merasa perlu turun tangan, hingga mengambil tindakan menertibkan baliho imam besar Front Pembela Islam (FPI), Rizieq Syihab. "Menurut saya hal itu (TNI turun tangan) tidak masalah, karena tugas Koopssus memang menjaga NKRI dari ancaman nyata," kata pengamat militer dan intelijen, Susaningtyas NH Kertopati di Jakarta, Jumat 20 November 2020.
Koopssus TNI adalah komando utama operasional untuk pasukan khusus dan satuan khusus TNI dalam rangka kontijensi. Di banyak negara organisasi tempur tersebut lazim di bawah komando langsung seorang panglima yang siap digerakkan 24 jam ke seluruh pelosok negeri dengan mobilitas tinggi didukung logistik yang prima.
Menurutnya, radikalisme dan ekstremisme di Indonesia memang harus dilawan oleh semua komponen bangsa. Saat ini&nbsp;terorisme&nbsp;adalah musuh bersama&nbsp;(public enemy)&nbsp;yang memang menjadi target bersama TNI-Polri.
Terkait sidak yang dilakukan Panglima TNI, dijelaskan Nuning, seorang Panglima TNI melakukan sidak pasukan khusus sebenarnya biasa terjadi. Tetapi bila kondisi negara dalam sitkon genting tentu saja berarti Panglima TNI mengecek kesiapan Pasukan TNI dalam hadapi ancaman pertahanan negara apapun bentuknya.
"Apalagi saat ini seperti dikatakan oleh beberapa senior TNI bahwa beberapa anggota TNI terpapar radikalisme dan muncuh benih-benih intoleransi," ucapnya.
Seorang Panglima TNI tentunya juga punya kewajiban untuk memimpin TNI hadapi ancaman negara. Terlebih dalam situasi Indonesia dalam hadapi&nbsp;Covid-19&nbsp;sangat dibutuhkan solidaritas sosial sebagai cerminan Pancasila.
"Bangsa ini harus bersatu saling bahu membahu menghadapi pandemi ini, bukan malah ada pihak yang mengambil kesempatan dalam kesempitan memanfaatkan situasi untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya yang ingin memecah belah bangsa maupun mengganggu pemerintahan yang sah, baik itu dari kelompok yang mengatasnamakan agama tertentu atau kelompok politik tertentu," ujar Nuning.
Dirinya mengingatkan, bentuk gerakan anti Pancasila seperti halnya radikalisme dan ekstremisme di Indonesia memang harus dilawan oleh semua komponen bangsa.
Saat ini terorisme adalah musuh bersama (public enemy) yang memang menjadi target bersama TNI-Polri. Ancaman bagi Pancasila bisa dari dalam maupun luar negeri yaitu masuknya berbagai kebudayaan dan paham baru dari luar negeri, adanya campur tangan politik dari badan-badan asing di dalam negeri, maraknya propaganda politik yang bertujuan melemahkan Pancasila baik melalui media sosial maupun media mainstream dari dalam dan luar negeri.
"Program deradikalisasi dan antiradikalisasi juga harus semakin digalakkan di tengah masyarakat. Termasuk deradikalisasi dunia maya, karena semakin banyaknya berita&nbsp;hoax&nbsp;dan hal berbau&nbsp;post truth," kata dia.&nbsp;

Ekstremisme Ancam Keutuhan NKRI, Wajar Koopsus TNI Turun Tangan

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi