GUETEMALA CITY, REQnews - Gedung kongres Guetemala dibakar oleh pengunjuk rasa yang menentang keputusan Presiden Alejandro Giammattei dan anggota legislatif. Ribuan orang turun ke jalan untuk melakukan aksi unjuk rasa di depan National Palace di Guatemala City pada Sabtu 21 November 2020.
Aksi ini terkait keputusan meloloskan rencana anggaran yang memotong pengeluaran untuk biaya pendidikan dan kesehatan tersebut disetujui oleh parlemen pada Rabu 18 November 2020. Tetapi aktivis oposisi mengatakan bahwa anggaran tersebut lebih memprioritaskan proyek infrastruktur yang berkaitan dengan orang dalam, ketimbang layanan sosial masyarakat.
"Kami marah dengan kemiskinan, ketidakadilan, dan cara mereka mencuri uang rakyat," ujar profesor psikologi Rosa de Chavarria yang turut serta dalam unjuk rasa. "Saya merasa masa depan kami dicuri, kami tidak melihat perubahan, hal ini tidak bisa berlanjut," ujar mahasiswa bernama Mauricio Ramirez.
Para pengunjuk rasa saat ini gencar menyerukan agar Presiden Guatemala Alejandro Giammattei mengundurkan diri. Sedangkan Guillermo Castillo sebagai Wakil Presiden, telah menyuarakan penentangannya terhadap anggaran.
Ia mengatakan bahwa ia dan Giammattei harus mundur demi "kebaikan negara." Namun saat ini Presiden Giammattei belum menanggapi keputusan yang diusulkan oleh Castillo.
Tak hanya itu, dalam aksinya para demonstran juga membakar sejumlah fasilitas umum seperti terminal bus. Namun kerusakan yang lebih parah terjadi di kantor legislatif, yang berhasil dilahap si jago merah.
Giammattei membela hak masyarakat untuk melakukan unjuk rasa, namun ia tidak bisa membiarkan orang untuk merusak properti publik atau pribadi. "Siapa pun yang terbukti berpartisipasi dalam aksi kriminal akan dihukum dengan hukum yang berkekuatan penuh," ujarnya.
Demonstrasi terjai karena masyarakat Guatemala marah, sebab anggota parlemen telah menyetujui anggaran senilai 65 ribu dolar AS yang digunakan untuk membayar uang makan mereka. Tetapi parlemen justru memotong anggaran untuk pasien virus corona dan lembaga hak asasi manusia.
Pengunjuk rasa juga kecewa dengan langkah Mahkamah Agung dan Jaksa Agung, mereka menilai dua lembaga peradilan tertinggi tersebut menurunkan upaya untuk memerangi korupsi di Guetemala.
