JAKARTA, REQNews - Pencopotan baliho Pentolan Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab oleh TNI menurut Pakar Hukum Tata Negara<a href="https://www.reqnews.com/news/24318/penuhi-panggilan-polisi-refly-harun-saya-diajak-kolaborasi" title="Penuhi Panggilan Polisi, Refly Harun: Saya Diajak Kolaborasi"> Refly Harun</a> luar kewenangannya.
Refly Harun mengingatkan TNI ke depannya untuk tidak bertindak di luar kewenangannya. "Penting ke depan bahwa tindakan-tindakan ini tidak boleh lagi dilakukan," kata Refly dalam video yang diunggah dalam kanal Youtube pribadinya di Refly Harun, Senin, 3 November 2020.
Rafli juga menyangkan Pangdam Jaya Mayor Jenderal Dudung Abdurachman menganggap bahwa apa yang dilakukannya tidak salah, tidak keliru sehingga ingin terus mencopot baliho.
Pencopotan baliho tersebut menurut Refly bisa disebut tindakan ilegal.
Refly juga menyindir bahwa sekelas Pangdam terkesan ngotot untuk menurunkan baliho dan menjadikannya sebuah langkah harga mati.
"Jadi tidak heran jika muncul spekulasi bahwa tindakan Mayjen Dudung tidak sendirian, pasti mungkin ada yang memerintahkannya," sebut Refly.
Refly pun mengungkapkan pembicaraannya dengan seorang mantan jenderal TNI yang mengendus tindakan Dudung digerakkan oleh pihak lain.
"Saya sebutkan namanya, dia merasa bahwa apa yang dilakukan itu tidak mungkin kalau tidak ada orang yang menyuruhnya," katanya.
Refly pun mengamini hal yang sama. Menurutnya tak mungkin sekaliber Pangdam Jaya melakukan pencopotan baliho hanya atas inisiatif dirinya.
&nbsp;

Refly Harun: Mustahil Pangdam Jaya Copot Baliho Inisiatif Sendiri, Ada yang Menggerakan

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi