Kejagung Tahu Red Notice Djoko Tjandra Terhapus Sejak 2015, Respon Imigrasi Bikin Elus Dada

Selasa, 24 November 2020 – 08:32 WIB

Djoko Sugiarto Tjandra, terpidana kasus pengalihan hak tagih Bank Bali

Djoko Sugiarto Tjandra, terpidana kasus pengalihan hak tagih Bank Bali

JAKARTA, REQnews - Pejabat Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi mengungkap, status red notice Joko Soegiarto Tjandra alias Djoko Tjandra di Interpol yang telah lama terhapus sebenarnya sudah disampaikan ke Kejaksaan Agung (Kejagung). Namun sayangnya, tidak ada tindak lanjut setelah pemeberitahuan tersebut.

Dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, jaksa menghadirkan Sandi Andaryadi, yang saat ini menjabat Kepala Subdirektorat Cegah Tangkal Dirwasdakim pada Ditjen Imigrasi. Tetapi pada tahun 2015, dia menjabat sebagai Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Utara.

Djoko Tjandra sendiri kabur ke luar negeri pada 2009 dan dimasukkan ke daftar pencarian orang (DPO), serta disematkan status red notice dari Interpol. Sehingga, apabila Djoko Tjandra melintasi negara-negara yang bernaung pada Interpol, dapat diketahui keberadaannya. Kejagung saat itu yang memiliki otoritas terhadap Djoko Tjandra, karena statusnya terpidana perkara pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali.

Jaksa Zulkipli lantas menanyakan soal ada atau tidaknya koordinasi dengan Kejagung terkait surat Divisi Hubungan Internasional (Divhubinter) Polri pada 12 Februari 2015. Sandi mengaku sudah memberi tahu Kejagung perihal red notice Djoko Tjandra terhapus pada 2015.

"Secara keimigrasian tidak ada kewajiban bagi kami untuk berkoordinasi karena secara keimigrasian kami pelaksana apa yang diminta APH (aparat penegak hukum). Tapi saya sempat menginformasikan ke kejaksaan, Hubinter mengirim surat tersebut yang isinya bahwa red notice sudah terhapus," kata Sandi saat bersaksi dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Senin, 23 November 2020.

Sandi mengaku berkomunikasi secara informal dengan rekannya yang bernama Apresa, yang disebut bekerja di bagian Biro Hukum Kejagung saat itu. Namun saat itu, menurut Sandi, tidak ada tindak lanjut dari Kejagung.

"Saya sampaikan Imigrasi menerima surat dari Hubinter bahwa red notice Djoko Tjandra telah terhapus," ujar Sandi.

"Ada tanggapan balik dari kejaksaan?" tanya jaksa Zulkipli.

"Apresa mengatakan akan dilaporkan ke pimpinan," jawab Sandi.

Dia mengaku, pada 12 Mei 2020, ada rapat di Ditjen Imigrasi terkait dua surat dari Divhubinter Polri. Setelah itu, Sandi mengatakan Djoko Tjandra tidak terdeteksi di perlintasan imigrasi setelah 13 Mei 2020.

"Dari data perjalanan setelah 13 Mei kemudian ada perjalanan ke Indonesia?" tanya jaksa.

"Dalam sistem perlintasan secara tidak ada perjalanan Djoko Tjandra melalui pintu imigrasi," kata Sandi.

Baru setelahnya, menurut Sandi, Kejagung mengirimkan surat permohonan pencarian Djoko Tjandra. Surat itu disebut tertanggal 27 Juni 2020.

"Betul, setelah itu dari Kejagung mengirimkan surat permohonan pencarian tanggal 27 Juni 2020. Kemudian tanggal 3 Juli 2020 juga Kejagung minta pencegahan, sekarang di sistem ada 2 selain dicegah juga dicari status ya dua-duanya masih berlaku," ujarnya.

Dalam surat dakwaan disebutkan bila Djoko Tjandra pada tahun 2020 ini menyuap 2 jenderal polisi, yaitu Irjen Napoleon Bonaparte dan Brigjen Prasetijo Utomo untuk mengetahui perihal red notice. Selain itu, Djoko Tjandra ingin agar status buron dirinya dihapuskan sehingga bisa masuk ke wilayah Indonesia.

Dalam surat dakwaan, disebutkan bahwa Irjen Napoleon memerintahkan anak buahnya membuat surat yang ditujukan ke Ditjen Imigrasi. Isi surat itu disebut menginformasikan bahwa Interpol Red Notice atas nama Joko Soegiarto Tjandra telah terhapus dari sistem basis data Interpol sejak 2014 atau setelah 5 tahun sejak permintaan pertama.

Dalam perkara ini, Djoko Tjandra didakwa bersama dengan Tommy Sumardi memberikan suap ke 2 jenderal polisi, yaitu Irjen Napoleon Bonaparte dan Brigjen Prasetijo Utomo. Pemberian suap itu dimaksudkan agar 2 jenderal itu mengurus penghapusan red notice serta status buronan Djoko Tjandra.

Keempat nama di atas diadili dalam perkara ini secara terpisah. Sedangkan Setyo duduk sebagai saksi dalam sidang kali ini untuk terdakwa Prasetijo.

Prasetijo didakwa menerima suap dari Djoko Tjandra melalui Tommy Sumardi sebesar USD 150 ribu. Bila dikurskan, USD 150 ribu sekitar Rp 2,1 miliar.