JAKARTA, REQnews -&nbsp;Lagi dan lagi, kasus hukum yang memberatkan rakyat kecil terjadi. Kali ini, Majelis Hakim PN Jakarta Utara menjatuhkan vonis penjara lima bulan kepada seorang nelayan Kampung Baru Dadap, Tangerang, bernama Muhammad Alwi.
Sebelumnya, Alwi bersama rekannya, Ade Sukanda dijerat perkara hukum, karena keduanya protes atas kerusakan bagan nelayan akibat proyek reklamasi pada 2017 silam.
Alwi&nbsp;disebut terbukti melanggar Pasal 335 ayat 1 ke-1 KUHP tentang perbuatan tidak menyenangkan. Putusan ini lebih rendah dibanding tuntutan jaksa yang menghukum Alwi dengan pidana penjara 10 bulan.
"Putusan hakim PN Utara terbukti, diputus 5 bulan]," kata penasihat hukum Alwi, Pius Situmorang, seperti dikutip dari&nbsp;CNNIndonesia, Selasa 24 November 2020.
Pius berkata, pihaknya akan mengajukan banding, karena putusan hakim dirasa tak memberi keadilan terhadap rakyat kecil, khususnya para nelayan.
"Hakim tidak begitu mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap selama proses persidangan. Bahwa tim advokasi tetap menghormati apa yang menjadi putusan hakim, walaupun putusan tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat nelayan,"&nbsp;ujar Pius.
Kasus ini berawal pada 2017 lalu. Kala itu, Alwi bersama sejumlah nelayan Kampung Baru Dadap mendatangi kapal tongkang Batu Merah dan kapal Hai Yin-16 untuk menyikapi kesepakatan antara pihak pengembang proyek dengan para nelayan.
Kedua pihak sebelumnya sudah sepakat, tak ada aktivitas pengerukan pasir untuk reklamasi, sampai ada mufakat tentang besaran ganti rugi kerusakan yang dialami para nelayan.
Faktanya, pihak pengembang proyek tetap melanjutkan aktivitas pengerukan pasir. Karena itu nelayan meminta penghentian karena merusak bagan ternak kerang hijau milik mereka.
Tercatat, ada 512 bagan hancur.&nbsp;Puluhan pencari kerang hijau itu lantas menuntut perusahaan membayar ganti rugi sekitar Rp 5,4 miliar.
Rusaknya bagan nelayan akibat aktivitas pengerukan reklamasi sempat dilaporkan ke Polres Penjaringan, Jakarta Utara. Nelayan mengklaim perkara ini tak ada tindak lanjut.
Pada saat bersamaan, pihak PT Kukuh Mandiri juga melaporkan nelayan atas tuduhan pengancaman, yang merupakan buntut protes pada 2017.

Potret Hukum Era Jokowi, Nelayan Protes Reklamasi Dipenjara 5 Bulan

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi