JAKARTA, REQnews - Perilaku koruptor yang kian mengganas harus diimbangi dengan hukuman yang maksimal. Oleh karena itu, Jaksa Agung ST Burhanuddin meminta agar aparat penegak hukum mulai menyesuaikan orientasi penegakan hukum terhadap pelaku korupsi.
Dia menilai perlu adanya hukuman disektor pidana dan perekonomian pelaku. "Kebijakan penegakan hukum wajib memastikan bahwa hukuman haruslah dapat memberikan deterrent effect baik di sektor pidananya dan juga disektor perekonomian pelaku," kata Burhanuddin dalam keterangan tertulis, Selasa, 24 November 2020.
Dengan dua pendekatan ini, ia memastikan ada dua hal positif yang dapat diperoleh. Pertama, perampasan aset ingin memberikan pesan yang kuat kepada para pelaku korupsi kejahatan yang mereka lakukan tidak memberikan nilai tambah finansial, melainkan justru memiskinkan.
Serta kedua, keberadaan benda sitaan, barang rampasan, dan benda sita eksekusi sebagai aset, pada akhirnya akan dipandang sebagai sesuatu yang penting.
"Dengan sudut pandang tersebut diharapkan dapat menginisiasi munculnya upaya semaksimal mungkin dan terintegrasi secara baik di setiap tahapan penegakan hukum, agar menjaga dan mempertahankan nilai aset yang berasal dan ada kaitannya dengan tindak pidana tidak berkurang, sehingga aset tersebut dapat segera dipergunakan dan dimanfaatkan dengan baik dan dapat menghadirkan keadilan ekonomi," tuturnya.

Jaksa Agung: Koruptor Harus Dimiskinkan Agar Jera

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi