JAKARTA, REQnews - Meskipun Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri telah memberikan kewenangan penuh izin pembelajaran sekolah tatap muka mulai Januari 2021 kepada pemerintah daerah, namun hal tersebut tak menjamin para pelajar akan aman dari penyebaran virus corona (Covid-19).
Oleh karena itu, anggota DPD RI, Fahira Idris meminta semua kepala daerah mencermati kebijakan tersebut sebab pembelajaran tatap muka tidak wajib diberlakukan, terlebih di daerah yang masih ada risiko penularan Covid-19.
&ldquo;Kepala daerah harus lebih cermat. Selama 3T, penerapan 3M belum diterpakan maksimal, ditambah infrastruktur penerapan protokol kesehatan di sekolah belum sempurna, lebih baik pembelajaran tatap muka jangan dilakukan dulu," kata anggota DPD RI, Fahira Idris dalam keterangan tertulisnya, Selasa, 24 November 2020.
Secara umum, kata dia, penanggulangan Covid-19 di Indonesia belum sepenuhnya mampu mengendalikan laju penyebaran virus. Selain itu, positivity rate atau tingkat penularan di Indonesia masih cukup tinggi.
Hal lain yang perlu dicermati kepala daerah soal pembelajaran tatap muka, sambung Fahira, yakni mencermati prakondisi di seluruh Indonesia sepanjang Desember 2020. Terlebih pada Desember 2020, ada dua even utama yang berpotensi melahirkan kerumunan, yaitu kampanye dan pemungutan suara Pilkada di 270 daerah dan libur akhir tahun.
&ldquo;Jadi sebenarnya pemilihan bulan Januari 2021 untuk kembali membuka sekolah tidak sepenuhnya tepat, mengingat pada Desember 2020 ada dua even besar di negeri ini yaitu pilkada dan libur akhir tahun," tutupnya.

Fahira Idris Anggap Sekolah Tatap Muka Januari 2021 Berisiko Tinggi

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi