JAKARTA, REQnews - Ditangkapnya Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo oleh KPK, mengingatkan kembali pada upaya Edhy yang pernah melakukan kesepakatan terkait dengan pelaksanaan pengawasan pengelolaan lobster di Indonesia.
Direktur Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Tb Haeru Rahayu pada siaran pers Sabtu 14 November 2020 menjelaskan bahwa langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk pendekatan partisipatif dalam rangka penataan pengelolaan lobster.
Kesepakatan pengelolaan lobster tersebut dilakukan bersama dengan pelaku usaha seperti nelayan, pembudidaya lobster, eksportir, dan juga instansi terkait lainnya termasuk Bareskrim Polri. Pengelolaan lobster tersebut mulai dari penangkapan, pembudidayaan, dan distribusi lobster harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Sebelumnya Komisi IV DPR RI juga telah menyoroti keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo yang memberikan izin ekspor benih lobster kepada 30 perusahaan. Diantara perusahaan yang bekerjasama, diantaranya adalah milik politisi Partai Gerindra. Namun Edhy menyatakan bahwa proses pemberian izin telah melalui prosedur yang berlaku dan melibatkan para ahli.
"Mungkin tidak lebih dari lima orang yang saya kenal, yang 26 orang itu semua orang Indonesia kebetulan salah satunya orang Gerindra," kata Edhy dalam rapat kerja bersama Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat RI di Gedung Parlemen, Jakarta, pada Senin 6 Juli 2020.
Berdasarkan laporan KIARA (Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan) beberapa perusahaan milik pejabat publik diantaranya seperti:
- PT Nusa Tenggara Budidaya yang sebagian besar saham dimiliki oleh Fahri Hamzah mantan politisi Partai Keadilan Sejahtera.
- PT Maradeka Karya Semesta yang dimiliki oleh Eka Sastra Anggota Komisi Perindustrian DPR RI tahun 2019-2024 yang merupakan Politisi Partai Golkar.
- PT Bima Sakti Mutiara milik Rahayu Saraswati Djojohadikusumo yang dimiliki oleh anak dari Hashim Djojohadikusumo politisi Partai Gerinda.
- PT Agro Industri Nasional yang melibatkan Sakti Wahyu Trenggono, Wakil Menteri Pertahanan.
- PT Agro Industri Nasional yaitu Eko Djalmo Asmadi, Mantan Dirjen Pengawasan SDKP KKP.
- PT Agro Industri Nasional yaitu Sugiono Anggota Komisi Pertahanan DPR 2019-2024, petinggi Partai Gerindra.
- PT Agro Industri Nasional yaitu Dirgayuza Setiawan, merupakan Petinggi Partai Gerindra.
- PT Agro Industri Nasional yaitu Hariyadi Mahardika yang merupakan politisi Partai Gerindra.
- PT Agro Industri Nasional yaitu Simon Aloysius Mantiri Politisi Partai Gerindra.
Edhy ditangkap bersama dengan beberapa pejabat KKP, Staf Khusus Menteri, ajudan menteri, ajudan istri menteri, satu orang anggota DPR dari Fraksi Partai Gerindra.
Selain itu, terdapat juga satu orang Wakil Ketua Komisi VI DPR dari Fraksi Partai Gerindra, dan Pembina Komisi Pemangku Kepentingan dan Konsultasi Publik di KKP.&nbsp;

Sempat Gandeng Bareskrim, Mengapa Menteri Edhy Ngotot Ekspor Benih Lobster?

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi