Tak Relevan Lagi, Perda Dana Cadangan DKI Dicabut

Rabu, 25 November 2020 – 23:02 WIB

Logo DPRD DKI Jakarta (Foto: Istimewa)

Logo DPRD DKI Jakarta (Foto: Istimewa)

JAKARTA, REQnews - Peraturan Daerah DKI nomor 10 tahun 1999 tentang Dana Cadangan Daerah sepakat dicabut oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD DKI. Anggota Bapemperda DPRD DKI Dedi Supriadi mengatakan kebijakan tersebut diambil karena sudah tidak sesuai lagi dengan peraturan baru.

Ia mengungkapkan bahwa perda tersebut sudah tidak sesuai dengan peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Dareah dan bertabrakan dengan standar akuntansi pemerintah daerah. Selain itu, perda nomor 10 tahun 1999 juga sudah tidak sesuai dengan modul akuntansi akrual.

Dedi mengatakan bahwa nantinya dalam peraturan yang baru, Dana Cadangan Daerah harus lebih dirincikan lagi penggunaannya. Karena pada Perda sebelumnya berbunyi anggaran hanya untuk keadaan memaksa. "Jadi yang baru harus dirinci program untuk apa saja misal untuk kebencanaan apa saja atau pembangunan gedung pendidikan," ujar Dedi di Jakarta, Rabu 25 November 2020.

"Sekarang dana cadangan harus sudah ditetapkan. DKI nanti bisa mengajukan pembuatan Perda Dana Cadangan Daerah yang baru menyesuaikan aturan di atasnya," ujarnya.

Nantinya dalam Dana Cadangan Daerah yang baru akan memuat lima syarat yaitu pertama pemerintah daerah harus sudah menetapkan tujuan penggunaan dana cadangan.

Kedua pemerintah harus menuangkan program dan kegiatan untuk penggunaan dana cadangan. Ketiga pemerintah mesti menentukan besaran dan rincian penggunaan dana cadangan. Keempat pemerintah harus menyebutkan sumber dana cadangan daerah dan terakhir tahun anggaran.

Nantinya dana cadangan daerah DKI akan dimasukkan ke APBD DKI, setelah pencabutan dilakukan. Adapun anggaran dana cadangan daerah DKI mencapai Rp 1,4 triliun.

Dicabutnya Perda nomor 10 Tahun 1999 Tentang Dana Cadangan Daerah tersebut, setelah sebelumnya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta agar dana cadangan tersebut bisa dialihkan ke pendapatan daerah.

Usulan tersebut Anies sampaikan karena berkaitan dengan pandemi COVID-19 yang belum usai, sehingga mempengaruhi sumber pendapatan daerah. "Perlu mencari alternatif sumber penerimaan daerah yang lain," ujar Anies di DPRD DKI, Senin 7 September 2020.