Begini Kronologi Suap Ekspor Bibit Lobster Edhy Prabowo

Kamis, 26 November 2020 – 07:03 WIB

Penetapan Menteri Edhy Prabowo Sebagai Tersangka (Foto: Hastina)

Penetapan Menteri Edhy Prabowo Sebagai Tersangka (Foto: Hastina)

JAKARTA, REQnews - Kasus suap terkait dengan Perizinan Tambak, Usaha dan/atau Pengelolaan Perikanan atau Komoditas Perairan Sejenis Lainnya Tahun 2020, menetapkan Edhy Prabowo selaku Menteri Kelautan dan Perikanan serta 6 orang lainnya sebagai tersangka.

Kronologi kasus tersebut bermula pada tanggal 14 Mei 2020

Saat itu Edhy Prabowo (EP) selaku Menteri Kelautan dan Perikanan menerbitkan Surat Keputusan Nomor 53/KEP MEN-KP/2020 tentang Tim Uji Tuntas (Due Diligence) Perizinan Usaha Perikanan Budidaya Lobster, dengan menunjuk Andreau Pribadi Misata (APM) selaku staf khusus Menteri, dan juga Ketua Pelaksana Tim Uji Tuntas (Due Diligence) dan Safri (SAF) selaku Staf Khusus Menteri sekaligus menjabat sebagai Wakil Ketua Pelaksana Tim Uji Tuntas (Due Diligence). Salah satu tugas dari Tim ini adalah memeriksa kelengkapan administrasi dokumen yang diajukan oleh calon eksportir benur.

Selanjutnya awal Oktober 2020

Kemudian Suharjito (SJT) selaku Direktur PT DPP (Dua Putra Perkasa) datang ke kantor KKP di lt.16 untuk bertemu dengan Safri (SAF). Diketahui bahwa dalam pertemuan tersebut, untuk memastikan bahwa dalam melakukan ekspor benih lobster hanya dapat melalui forwarder PT ACK (Aero Citra Kargo) dengan biaya angkut Rp1800/ekor yang merupakan kesepakatan antara Amiril Mukminin (AM) dengan Andreau Pribadi Misata (APM) dan Siswadi (SWD).

Atas kegiatan ekspor benih lobster tersebut, PT Dua Putra Perkasa (DPP) diduga melakukan transfer sejumlah uang ke rekening PT Aero Citra Kargo (ACK) dengan total sebesar Rp731.573.564. Selanjutnya PT DPP atas arahan EP melalui Tim Uji Tuntas (Due Diligence) memperoleh penetapan kegiatan ekspor benih lobster/benur dan telah melakukan sebanyak 10 kali pengiriman menggunakan perusahaan PT. Aero Citra Kargo (ACK).

Berdasarkan data kepemilikan, pemegang PT Aero Citra Kargo (ACK) terdiri dari Amri (AMR) dan Ahmad Bahtiar (ABT) yang diduga merupakan nomine dari pihak Edhy Prabowo (EP) serta Yudi Surya Atmaja (YSA). Uang yang masuk ke rekening PT Aero Citra Kargo (ACK) yang diduga berasal dari beberapa perusahaan eksportir benih lobster tersebut, selanjutnya di tarik dan masuk ke rekening Amri (AMR) dan Ahmad Bahtiar (ABT) masing-masing dengan total Rp9,8 Miliar.

Kemudian pada tanggal 5 November 2020

Diduga terdapat transfer dari rekening Ahmad Bahtiar (ABT) ke rekening salah satu bank atas nama Ainul Faqih (AF) sebesar Rp3,4 Milyar yang diperuntukkan bagi keperluan Edhy Prabowo (EP), Iis Rosyati Dewi (IRW), Safri (SAF) dan Andreau Pribadi Misata (APM), antara lain dipergunakan untuk belanja barang mewah oleh Edhy Prabowo (EP) dan Iis Rosyati Dewi (IRW) di Honolulu AS ditanggal 21 sampai dengan 23 November 2020 sejumlah sekitar Rp750 juta diantaranya berupa Jam tangan rolex, tas Tumi dan LV, baju Old Navy.

Selain itu, sekitar bulan Mei 2020, Edhi Prabowo (EP) juga diduga menerima sejumlah uang sebesar US$ 100.000 dari Suharjito (SJT) melalui Safri (SAF) dan Amiril Mukminin (AM). Kemudian Safri (SAF) dan Andreau Pribadi Misata (APM) pada sekitar bulan Agustus 2020 menerima uang dengan total sebesar Rp436 juta dari Ainul Faqih (AF).

Pada 21 November 2020

KPK menerima informasi adanya dugaan terjadinya penerimaan uang oleh Penyelenggar Negara. Pada tanggal 21 November 2020 sampai dengan 23 November 2020, KPK kembali menerima informasi adanya transaksi pada rekening bank yang diduga sebagai penampung dana dari beberapa pihak yang sedang dipergunakan bagi kepentingan Penyelenggara Negara untuk pembelian sejumlah barang mewah di luar wilayah Indonesia.

Selanjutnya pada Selasa tanggal 24 November 2020

Tim KPK bergerak dan membagi menjadi beberapa tim di area Bandara Soekarno Hatta, Jakarta, Tangerang Selatan, Depok (Jawa Barat) dan Bekasi (Jawa Barat) untuk menindaklanjuti adanya informasi dimaksud. Kemudian pada 25 November 2020 sekitar pukul 00.30 Wib, tim langsung melakukan pengamanan di beberapa lokasi.

Kemudian pada 25 November 2020

Dalam kegiatan tangkap tangan, KPK telah mengamankan 17 (tujuh belas) orang pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 sekitar jam 00.30 Wib di beberapa tempat, yaitu Bandara Soekarno Hatta, Jakarta, Tangerang Selatan, Depok (Jawa Barat) dan Bekasi (Jawa Barat).

Para pihak tersebut selanjutnya diamankan dan dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dari hasil tangkap tangan tersebut ditemukan ATM BNI atas nama Ainul Faqih (AF), Tas LV, Tas Hermes, Baju Old Navy, Jam Rolex, Jam Jacob n Co, Tas Koper Tumi dan Tas Koper LV.

Setelah dilakukan serangkaian pemeriksaan dan sebelum batas waktu 24 jam sebagaimana diatur dalam KUHAP, dilanjutkan dengan gelar perkara, KPK menyimpulkan adanya dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji oleh Penyelenggara Negara terkait dengan perizinan tambak, usaha dan atau pengelolaan perikanan atau komoditas perairan sejenis lainnya tahun 2020.

Penetapan 7 tersangka

7 tersangka dalam kasus suap terkait dengan Perizinan Tambak, Usaha dan/atau Pengelolaan Perikanan atau Komoditas Perairan Sejenis Lainnya Tahun 2020 yaitu Edhy Prabowo (EP) selaku Menteri Kelautan dan Perikanan, Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Safri (SAF), Siswadi (SWD) selaku Pengurus PT ACK, Ainul Faqih (AF) selaku staf Istri Menteri KKP, Suharjito (SJT) selaku Direktur PT DPP, Andreau Pribadi Misanta (APM), staf khusus Edhy Prabowo dan juga Ketua Pelaksana Tim Uji Tuntas Perizinan Usaha Perikanan Budidaya Lobster, dan Amiril Mukminin (AM).

Pasal yang dilanggar

Sebagai Penerima :
Disangkakan melanggar Pasal 12 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Sebagai Pemberi :
Disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Saat ini akan dilakukan penahanan terhadap para tersangka di rutan selama 20 hari, terhitung sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan 14 Desember 2020 yang masing-masing bertempat di Rutan KPK Cabang Gedung Merah Putih.

Namun dari 7 tersangka, masih ada dua tersangka lainnya yang belum menyerahkan diri. Dua tersangka tersebut yaitu Andreau Pribadi Misanta (APM), staf khusus Edhy Prabowo dan juga Ketua Pelaksana Tim Uji Tuntas Perizinan Usaha Perikanan Budidaya Lobster, dan Amiril Mukminin (AM).

"Dua orang tersangka belum dilakukan penahanan dan KPK mengimbau kepada kedua tersangka yaitu APM dan AM untuk segera menyerahkan diri ke KPK," ujar Wakil Ketua KPK, Nawawi Pomolango dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK Jakarta, pada Rabu 25 November 2020.