DPR: Presiden Berhak Tunjuk Calon Kapolri dari Agama yang Dianut

Jumat, 27 November 2020 – 08:01 WIB

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PKB Jazilul Fawaid (Foto: Istimewa)

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PKB Jazilul Fawaid (Foto: Istimewa)

JAKARTA, REQnews - Memasuki masa berakhirnya kepemimpinan Idham Azis sebagai Kapolri, beberapa nama jenderal yang digadang-gadang berpotensi maju sebagai penerus TB 1.

Diketahui bahwa Kapolri Idham Azis akan memasuki masa pensiun pada Januari 2021.

Merespon hal tersebut anggota Komisi III DPR dari Fraksi PKB, Jazilul Fawaid dalam diskusi "Siapa Calon Kapolri Pilihan Jokowi?" di Media Center DPR RI, pada Kamis 26 November 2020, mengatakan bahwa berdasarkan Undang-Undang nomor 22 Tahun 2002 tentang Polri. Terutama pada Pasal 11 tentang regulasi menyatakan bahwa Kapolri diangkat dan diberhentikan oleh presiden dengan persetujuan DPR RI.

Pada pasal yang terdiri dari delapan ayat itu pun tidak mensyaratkan agama yang harus dianut oleh seorang calon Kapolri. “Tidak ada syarat agama di situ, yang ada yang diusulkan presiden sesuai dengan jenjang karir dan kepangkatan,” ujar Jazilul dalam diskusi "Siapa Calon Kapolri Pilihan Jokowi" di Media Center DPR RI, pada Kamis 26 November 2020.

"Jadi calon Kapolri sudah jelas, yaitu satu dari 15 perwira tinggi," ujar Jazilul.

Ia juga sempat menyebutkan beberapa perwira tinggi yang berpotensi menjadi calon Kapolri. Di antaranya ada Kabareskrim Komjen Listyo Sigit Prabowo, Wakapolri Komjen Pol Gatot Eddy Pramono, Kabaharkam Polri Komjen Pol Agus Andrianto, Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar, dan Polda-Polda seperti Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran dan Kapolda Jabar Irjen Ahmad Dofiri.

Selain itu, Jazilul menjelaskan beberapa kemungkinan pergantian Kapolri tersebut. Jika memang dalam keadaan mendesak, Presiden bisa memberhentikan Kapolri dengan menunjuk Plt.

Tapi keputusan tersebut juga harus mendapatkan persetujuan DPR. "Namun kelihatannya tidak bakal terjadi. Jadi sesuai dengan kewenangannya yang memiliki kewenangan full adalah presiden, untuk mengajukan satau atau dua nama calon kapolri," ujar Jazilul.

Ia juga menjelaskan bahwa persetujuan dari DPR juga ada tenggang waktunya. "Jika dalam 20 hari dihitung sejak surat diterima oleh DPR tidak ada jawaban penerimaan atau penolakan, maka DPR dianggap setuju," ujarnya.

Namun Jazilul juga yakin, jika nama yang akan diusulkan oleh presiden akan disetujui oleh DPR.